Siapa Saja Menteri yang Aman dan yang Terancam Dicopot Jokowi di Tengah Isu Reshuffle Kabinet?

8. Siti Nurbaya 23,8 persen

9. Airlangga Hartanto 19,3 persen

10. Arifin Tasrif 19,0 persen

11. Bintang Darmawati 15,0 persen

12. Sofyan Djalil 12,1 persen

13. Luhut Panjaitan 9,8 persen

14. Nadiem Makarim 9,7 persen

15. Muhadjir Effendy 9,1 persen

Menteri paling populer:

1. Prabowo Subianto 56 persen

2. Tito Karnavian 43 persen

3. Sandiaga Uno 39 persen

4. Mahfud MD 30 persen

5. Sri Mulyani 29 persen

Menteri berkinerja paling memuaskan:

1. Sri Mulyani 54,7 persen

2. Retno LP Marsudi 50 persen

3. Tri Rismaharini 42 persen

4. Tito Karnavian 38 persen

Menteri yang Layak Diganti Versi Relawan

Ketua Sukarelawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer mengatakan 5 menteri dalam kabinet Presiden Jokowi saat ini layak diganti karena kinerjanya dinilai tidak memenuhi ekspektasi rakyat.

Pernyataan ini diungkapkan Immanuel pasca adanya isu reshuffle akibat penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

“Ada beberapa menteri secara kinerja menurut kami di luar ekspektasi kita sebagai rakyat,” kata Nuel kepada Kompas TV, Selasa (13/4/2021).

Lima menteri yang dimaksud Immanuel yaitu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Menurutnya, kelima menteri tersebut layak diganti berdasarkan penilaian track record kinerja mereka selama menjabat di kementerian.

“Misalnya Pak Pratikno, tiga kali melakukan kecerobohan-kecerobohan berkaitan dengan data-data yang disampaikan beliau kepada Presiden. Salah satunya adalah soal omnibus law,” jelas Immanuel.

Immanuel memaparkan, Pratikno pernah membuat pernyataan bahwa kesalahan pasal-pasal yang terdapat dalam draft final Omnibus Law karena salah ketik sehingga secara moral dan akademik itu dianggap sesuatu yang memalukan.

Kemudian, terkait peraturan presiden soal penanaman modal yang pada saat itu dikatakan investasi produksi miras dibolehkan.

Hingga akhirnya Perpres tersebut dicabut oleh Presiden Jokowi karena banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.

“Ketiga soal impor beras, nah data yang kita terima dan disampaikan berkali-kali ke media ternyata impor beras itu ada selama tiga tahun. Yaitu 2018, 2019, dan 2020,” kata Immanuel.

Padahal, Presiden Jokowi pernah menegaskan tak ada impor beras.

Ia menuturkan, dari data-data yang disampaikan presiden melalui Pratikno menimbulkan asumsi masyarakat bahwa Presiden Jokowi adalah tukang bohong.

Sementara, hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut dari Pratikno terkait tudingan tersebut.

Kompas TV juga masih berupaya menghubungi.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Isu Reshuffle Kabinet Menguat: Siapa Menteri yang Terancam dan Siapa Saja yang Aman?