Polemik Sinetron Suara Hati Istri, Menteri PPPA: Prinsip Pemenuhan Hak Anak Tidak Diperhatikan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pun menanggapi polemik sinetron tersebut.

Editor: Rizki A
Twitter/utanisme
Sinetron Suara Hati Istri menuai kecaman netizen karena memperlihatkan adegan hubungan poligami antara lelaki dewasa dengan anak remaja. 

TRIBUNTERNATE.COM - Sinetron Suara Hati Istri yang tayang di stasiun televisi swasta Indosiar saat ini tengah menjadi sorotan.

Kini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pun menanggapi polemik sinetron tersebut.

Kemen PPPA menegaskan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak di mana anak berusia 15 tahun diberikan peran sebagai istri ketiga dan dipoligami.

Materi atau konten sebuah acara, sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS), seharusnya mendukung pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak dan demi kepentingan terbaik anak.

Baca juga: Polemik Sinetron Suara Hati Istri, KPI: Indosiar akan Ganti Pemeran Karakter Zahra

Baca juga: Definisi Grooming, Istilah yang Viral dalam Kritikan terhadap Sinetron Indosiar Suara Hati Istri

Baca juga: Kecam Sinetron Zahra, Zaskia Adya Mecca Minta KPI Beri Pengawasan Ketat: Harusnya Ada Standar Jelas

Baca juga: Ernest Prakasa, Amel Carla hingga Nadin Amizah Ramai-ramai Kritik Sinetron Suara Hati Istri Zahra

Pemerintah saat ini tengah berjuang keras mencegah pernikahan usia anak.

Sehingga, setiap media dalam menghasilkan produk apapun yang melibatkan anak, seharusnya tetap berprinsip pada pedoman perlindungan anak mendasari semua upaya perlindungan anak.

“Konten apa pun yang ditayangkan oleh media penyiaran jangan hanya dilihat dari sisi hiburan semata, tapi juga harus memberi informasi, mendidik, dan bermanfaat bagi masyarakat, terlebih bagi anak. Setiap tayangan harus ramah anak dan melindungi anak,” tegas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam keterangannya, Kamis (3/6/2021).

Tanggapan KPI soal polemik sinetron Suara Hati Istri: Zahra
Tanggapan KPI soal polemik sinetron Suara Hati Istri: Zahra (Kolase Tribunnews (Instagram Indonsiar dan KPI Pusat))

Baca juga: Kritik Ikon PON XX Papua, Arie Kriting Minta Nagita Slavina Diganti: Demi Hindari Apropriasi Budaya

Baca juga: Dituding Serempet Mobil oleh Lucky Alamsyah, Roy Suryo Tegaskan Bukan Dirinya yang Menyetir

Baca juga: Moeldoko Sebut Polemik TWK Pegawai KPK Bukan Lagi Jadi Urusan Istana: Itu Sudah Urusan Internal

Menteri Bintang menegaskan bahwa setiap tayangan yang disiarkan oleh media elektronik seperti televisi, seyogyanya mendukung program pemerintah dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak.

Juga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pencegahan kekerasan seksual, dan edukasi pola pengasuhan orangtua yang benar.

Orangtua pemeran seharusnya juga bijaksana dalam memilih peran yang tepat dan selektif menyetujui peran yang akan dimainkan oleh anaknya.

“Sangat disayangkan sinetron tersebut tidak memerhatikan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Setiap tayangan harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja, dan wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan/atau remaja,” kata Bintang.

Menteri Bintang mengatakan sejauh ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Saya mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh KPI. Kemen PPPA dan KPI juga sepakat dalam waktu dekat akan segera melakukan pertemuan dengan rumah produksi untuk memberikan edukasi terkait penyiaran ramah perempuan dan anak,” kata Menteri Bintang.

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar mengatakan dari hasil telaah yang dilakukan Kemen PPPA ditemukan beberapa aspek yang telah dilanggar dalam produksi sinetron tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved