Breaking News:

Transgender Kini Mendapat Kolom Jenis Kelamin di E-KTP dan KK, Tetap Diisi Laki-laki atau Perempuan

"Selain itu, dengan memiliki KK dan KTP-el, kaum transgender akan mudah mendapatkan pelayanan publik seperti BPJS, SIM, Bantuan Sosial, dan lainnya."

Editor: Rizki A
Tribun Jogja
Ilustrasi KTP 

TRIBUNTERNATE.COM - Kini, kaum transgender sebagai salah satu kaum marjinal dan minoritas di Indonesia mendapatkan catatan identifikasi pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan praktik diskriminasi tidak boleh ada dalam pelayanan publik. 

Setiap warga negara Indonesia, menurut Zudan, berhak mendapat pelayanan publik yang setara dan nondiskriminatif. 

Hal tersebut disampaikan Zudan saat memberikan Layanan Adminduk berupa pendataan dan perekaman KTP-el serta penerbitan Kartu Keluarga bagi kelompok Transgender, di Kota Tangerang Selatan, Rabu (2/6/2021).

"Negara bertanggungjawab agar seluruh WNI mendapatkan pelayanan Adminduk terbaik secara cepat dan mudah tanpa diskriminasi. Sebelum dengan kelompok transgender, Dukcapil juga melayani jemput bola perekaman KTP-el kaum disabilitas," kata Zudan melalui keterangan tertulis, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Kondisi Garuda Indonesia Sakit-sakitan, Menteri Erick Thohir Bakal Pangkas Jumlah Anggota Komisaris

Baca juga: Harta Kekayaan Laksamana Yudo Margono, Sosok yang Dianggap Layak Jadi Panglima TNI

Baca juga: Ernest Prakasa, Amel Carla hingga Nadin Amizah Ramai-ramai Kritik Sinetron Suara Hati Istri Zahra

Baca juga: Definisi Grooming, Istilah yang Viral dalam Kritikan terhadap Sinetron Indosiar Suara Hati Istri

Zudan menyebutkan kewajiban negara mendata penduduk rentan administrasi kependudukan itu diamanatkan Permendagri No. 96 Tahun 2019. 

"Kewajiban negara memberikan identitas kepada seluruh penduduk di Indonesia WNI maupun WNA yang memiliki KITAP atau kartu izin tinggal tetap. Bila WNA saja kita layani apalagi kaum transgender, komunitas adat terpencil, serta kaum difabel. WNI semuanya harus dilayani setara atau non-diskriminatif," kata Zudan. 

Terkait pengisian kolom jenis kelamin, untuk transgender, Zudan menegaskan, sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia hanya ada dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. 

"Dukcapil mematuhi hukum yang berlaku. Saya minta teman-teman transgender mengisi datanya secara jujur. Namanya harus nama asli, jangan diubah. Nama Bapak dan Ibu jangan diubah. Jangan menghilangkan atau mengganti nama Bapak dan Ibu karena bisa menghilangkan nasab," tutur Zudan. 

"Selain itu, dengan memiliki KK dan KTP-el maka kaum transgender akan mudah mendapatkan pelayanan publik seperti BPJS, SIM, Bantuan Sosial, membuka rekening bank dan lain-lain," tambah Zudan.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved