Biasa Pro Pemerintah, Ade Armando Ungkap Alasan Tak Mau Dukung Jokowi 3 Periode

TRIBUNTERNATE.COM - Pakar komunikasi politik Ade Armando, mengungkapkan tak mau dukung Jokowi 3 periode meskipun biasanya dirinya pro pemerintah.

Pria yang juga sekaligus Direktur Komunikasi Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) tersebut mengungkapkan alasan dibalik sikapnya tersebut.

Dirinya beralasan, tak mendukung presiden 3 periode karena belajar dari pengalaman presiden-presiden sebelum Jokowi.

“Tidak (setuju Presiden 3 periode) karena sejak awal saya sudah katakan begini, senior-senior kita di awal 2000an itu, Amien Rais dan kawan-kawan itu ketika melahirkan 2 periode itu kan belajar dari pengalaman dari presiden-presiden sebelumnya,” kata Ade seperti dikutip dari pernyataannya yang disiarkan di kanal Youtube tvOneNews, Selasa (22/6/2021).

Menurutnya, melihat dari pengalaman presiden-presiden sebelum Jokowi, jika lebih dari 2 periode, maka akan timbul masalah.

Baca juga: Bersikeras Dukung Presiden 3 Periode Meski Jokowi Tak Mau, Qodari Yakin Ada Kemungkinan, Mengapa?

Baca juga: Presiden Jokowi Tak Rayakan Ulang Tahun ke-60, Gibran Rakabuming: Sudah Tua, Tidak Ada Ulang Tahun

Ade pun menyebutkan contohnya yaitu Presiden Soekarno dan Soeharto.

“Coba lihat deh, Bung Karno sebetulnya keren, kemudian dia mulai demokrasi terpimpin dan menyatakan bahwa dia ingin menjadi presiden seumur hidup itu kemudian menjadi masalah. Soeharto jadi masalah karena dia kepengen. Kalau jadi berhenti tahun 80 (1980an) kali masalahnya tidak separah seperti kemudian,” tuturnya.

Video selengkapnya:

Wacana Presiden 3 Periode Tuai Berbagai Reaksi

Wacana presiden tiga periode kembali ramai menjadi perbincangan. 

Terlebih baru-baru ini muncul Komunitas Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024 bersikeras mendukung Jokowi untuk jadi presiden 3 periode.

Satu di antara penggagas komunitas ini adalah Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, yang menjabat sebagai Penasihat Komunitas Jok-Pro 2024.

Komunitas tersebut baru saja meresmikan Kantor Sekretarias Nasional mereka di Jakarta Selatan pada Sabtu (19/6/2021)

Diketahui, pada Maret 2021 lalu, Qodari mendeklarasikan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2024.

Bukan tanpa alasan, usulan tersebut diajukan Qodari untuk menghindari polarisasi di tengah masyarakat.

"Saya deklarator Jokowi-Prabowo pada 2024 untuk menghindari polarisasi," kata Qodari saat diwawancara di Kompas TV, Selasa (16/3/2021).

Usulan tersebut juga ia ungkapkan saat menghadiri program Mata Najwa pada Kamis (18/3/2021).

Dilansir Tribunnews, Qodari datang mengenakan kaus bergambar Jokowi dan Prabowo.

Saat itu, Qodari mengatakan Jokowi dan Prabowo telah menjadi imajinasi politik masyarakat Indonesia.

"Terus terang saya bukan ngomongin tiga periode, saya bicara mengenai Jokowi dan Prabowo, yang kebetulan pada saat ini dan selama ini, menjadi imajinasi politik orang Indonesia tentang siapa tokoh yang layak memimpin bangsa ini," bebernya.

Terkait deklarasi tersebut dan peresmian Kantor Seknas Komunitas Jok-Pro 2024, nama Qodari menjadi trending topik di Twitter pada Minggu (20/6/2021).

Baca juga: Ini Reaksi Pihak Istana hingga Sejumlah Partai Politik soal Wacana Presiden 3 Periode

Baca juga: Dino Patti Djalal: Jika Presiden Dipilih oleh MPR, Itu Memicu Politik Uang dan Politik Transaksional

Banyak yang menilai Qodari telah melanggar konstitusi terkait wacana presiden tiga periode.

Tak hanya itu, sejumlah pihak pun bereaksi atas isu tersebut.

1. Pihak Istana

Melalui Juru Bicara (Jubir) Presiden, Fadjroel Rachman, Istana mengatakan Jokowi akan tegak lurus terhadap konstitusi UUD 1945 dan amanat reformasi 1998.

Hal ini ia sampaikan setelah poster undangan yang mengatasnamakan Komunitas Jok-Pro 2024 beredar luas.

"Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap reformasi 1998," kata Fadjroel saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (19/6/2021).

Menurut Fadjroel, sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen pertama menyebutkan bahwa, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Ia juga mengingatkan sikap penolakan Jokowi soal wacana presiden tiga periode.

Pada 2 Februari 2019, Jokowi pernah menyatakan penolakannya yang pertama.

Kala itu, Jokowi menyinggung ada pihak yang ingin menjerumuskannya melalui wacana presiden tiga periode.

"Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," ujar Fadjroel mengutip pernyataan Jokowi.

Penolakan kedua disampaikan Jokowi pada 15 Maret 2021.

"Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama."

"Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi," ungkap Fadjroel kembali mengutip pernyataan Jokowi.

2. Partai Kebangkitan bangsa (PKB)

Saat ditanya soal munculnya Komunitas Jok-Pro 2024, Ketua DPP PKB, Daniel Johan, yang juga anggota Komisi IV DPR RI, meminta masyarakat agar menganggap hal tersebut sebagai aspirasi normal.

Meski begitu, ia mengingatkan Jokowi sudah pernah menolak wacana presiden tiga periode.

Daniel menilai sikap penolakan tersebut bisa menjadi pegangan bagi setiap pendukung Jokowi.

"Tapi kan Presiden Jokowi sudah sampaikan menolak wacana presiden tiga periode. Beliau tegak lurus dengan konstitusi dan amanat reformasi," ucap dia, Sabtu (19/6/2021), dikutip dari Kompas.com.

"Jadi saya rasa ini bisa menjadi pegangan bagi segenap pendukungnya," imbuhnya.

3. Partai Bulan Bintang (PBB)

Senada dengan Daniel Johan, Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Ferry Noor, menilai wacana presiden tiga periode yang diusung Komunitas Jok-Pro 2024 adalah usulan biasa.

Mengutip Kompas.com, ia menganggap hal tersebut sah-sah saja selama tak melanggar UUD 1945.

"Itu sah-sah saja selagi tidak melanggar UU. Tapi sekarang ini kan hasil amandemen yang lalu, yang sudah dilakukan pada saat reformasi, itu kan membatasi masa jabatan presiden dua periode."

"Nah, kalau wacana tiga periode ini mau dilakukan oleh Jok-Pro, silakan saja. Tapi mereka tidak boleh menabrak undang-undang," bebernya, Sabtu (19/6/2021).

Lebih lanjut, Afriansyah mengatakan Komunitas Jok-Pro 2024 bisa saja mengajukan wacana tersebut ke pihak yang berwenang mengamandemen UUD, jika memang ingin Jokowi menjabat tiga periode.

Namun, sebagai aktivis 1990-an, ia tak setuju jika presiden menjabat selama tiga periode.

"Sebagai tokoh atau aktivis 1990-an, kita ini menolak rezim Soeharto. Saya juga sepakat untuk membatasi periode masa pemerintahan dua periode saja," ucapnya.

4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Sebagai partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi, PPP menyampaikan akan tetap taat pada konstitusi amandemen UUD 1945 yang menyebut masa jabatan presiden hanya dua periode.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, saat menanggapi soal Komunitas Jok-Pro 2024.

"Kalau ditanya bagaimana sikap PPP, maka PPP punya sikap sejauh ini ingin taat berkonstitusi saja yaitu masa jabatan presiden dua periode saja," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/6/2021).

Ia juga mengingatkan, selama ini Jokowi sudah pernah menyatakan sikap penolakan terkait wacana presiden tiga periode.

"Saya kira, publik masih ingat ketegasan sikap beliau sebagai presiden terkait itu. Beliau ingin taat konstitusi yakni menjabat dua periode saja," ucapnya.

"Beliau malah sampai mengatakan bahwa pihak yang menggelindingkan wacana presiden tiga periode itu ingin menampar dan menjerumuskannya. Pandangan PPP sejauh ini sama dengan beliau," tambahnya.

Karena itu, ia meminta agar semua pihak dapat menyikapi munculnya Komunitas Jok-Pro 2024 sebagai bagian dari dinamika dan ekspresi berdemokrasi.

5. Partai Demokrat

Terkait pembentukan organisasi relawan Komunitas Jok-Pro 2024, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan Indonesia tak hanya memiliki Jokowi dan Prabowo Subianto saja.

Masih banyak tokoh lain, yang menurutnya pantas maju pada Pemilu mendatang, seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo dari deretan kepala daerah.

Lalu, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kalangan pemimpin partai politik.

Dilansir Tribunnews, Herzaky mengatakan jika Jokowi-Prabowo diusung pada Pilpres 2024, maka Indonesia tak memiliki kemajuan sejak 2014 silam.

Pasalnya, kata Herzaky, kontestasi politik antar Jokowi dan Prabowo pernah memunculkan polarisasi di masyarakat.

"Kenyataannya, sejak 2014, kontestasi antar keduanya malah membelah masyarakat. Memunculkan polarisasi dan luka mendalam di masyarakat, yang belum pernah kita alami di era-era sebelumnya."

"Kalau kemudian kita menyerahkan nasib Indonesia kembali kepada keduanya, seakan-akan Indonesia ini berhenti bergerak dan tidak ada kemajuan sejak 2014," paparnya, Minggu (20/6/2021).

Karena itu, Herzaky kembali mengingatkan pernyataan Jokowi yang menolak tegas wacana presiden tiga periode.

"Presiden Joko Widodo telah mendapatkan kesempatan selama dua periode sesuai dengan amanah konstitusi. Kita doakan dan kita dukung beliau agar dapat menuntaskan tanggung jawabnya dengan baik sampai dengan 2024."

"Beliau sendiri sudah berulang kali menolak adanya rencana tiga periode. Tentunya penolakan beliau ini bukan basa-basi apalagi lip service belaka."

"Janganlah beliau kemudian dijebak, dipancing-pancing, untuk mengamputasi demokrasi kita dan menghancurkan cita-cita reformasi," pungkasnya.

 (TribunTernate.com/Qonitah) (Tribunnews.com)