BEM UI Juluki Jokowi sebagai The King of Lip Service, Ini Tanggapan dari Para Tokoh Partai Politik

TRIBUNTERNATE.COM - Nama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) saat ini tengah menjadi perbincangan.

Sebab, BEM UI menyematkan julukan The King of Lip Service sebagai bentuk kritikan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Julukan Jokowi sebagai The King of Lip Service diketahui dari sebuah unggahan di akun Twitter BEM UI, @BEMUI_Official, pada Sabtu (26/6/2021).

Dalam media sosial tersebut, BEM UI mengunggah foto presiden Jokowi dan mengeditnya menggunakan mahkota di kepalanya.

Unggahan ini pun membuat BEM UI viral di media sosial berlambang burung berwarna biru tersebut.

Selain itu, akun BEM UI menyebutkan sejumlah hal yang melatarbelakangi timbulnya julukan The King of Lip Service.

Mula-mula, akun BEM UI menulis, Presiden Jokowi kerap mengumbar janji yang akhirnya tidak ditepatinya.

Jokowi juga disebut sering kali memberikan pernyataan yang tidak selaras dengan kondisi sebenarnya.

Mereka mencontohkan, pernyataan Jokowi yang menyebut dirinya rindu didemo, tetapi justru tak muncul ketika ada aksi-aksi demonstrasi di Istana Negara.

BEM UI juga menyinggung komitmen Jokowi untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menurut mereka tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Faktanya, saat ini malah ada sejumlah upaya pelemahan KPK.

Mulai dari revisi UU KPK, kontroversi Ketua KPK Firli Bahuri, hingga tes alih status ASN lewat tes wawasan kebangsaan (TWK) yang membuat puluhan pegawai KPK dinonaktifkan.

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," tulis akun tersebut, dilihat pada Minggu (27/6/2021).

"Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk "lip service" semata," imbuhnya.

BEM UI juga menyoroti pernyataan Jokowi pada Februari lalu yang mendorong revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika dirasa tidak memberi keadilan.

"Namun bukannya memberikan jaminan berdemokrasi, rencana revisi tersebut kian merepresi kebebasan berekspresi dengan ditambahkannya sederet pasal karet," ujar BEM UI.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan Jokowi yang tidak direalisasikan itu, BEM UI meminta sang presiden berhenti membual. Mereka menegaskan rakyat sudah mual.

"Stop membual, rakyat sudah mual!," tutup BEM UI.

Baca juga: Jokowi Dijuluki The King of Lip Service oleh BEM UI, Ini Kata Pengamat hingga Ferdinand Hutahaean

Baca juga: Jokowi Dijuluki The King of Lip Service oleh BEM UI, Pengamat: Secara Umum, Substansinya Biasa Saja

Baca juga: Soal Julukan The King of Lip Service pada Jokowi: Istana Beri Tanggapan, Pihak Kampus Panggil BEM UI

Kritikan terhadap Jokowi dalam bentuk julukan The King of Lip Service yang dibuat oleh BEM UI pun mendapat sorotan dari sejumlah tokoh partai politik (parpol).

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendukung kritik yang disampaikan BEM UI.

"Mahasiswa penjaga hati nurani bangsa, suara mahasiswa jujur," kata Mardani kepada wartawan sebagaimana diwartakan Tribunnews.com, Senin (28/6/2021). 

"Semua pihak mesti melihatnya sebagai bagian dari proses pematangan peran kepemimpinan para mahasiswa. Dan enggak usah baper (bawa perasaan) semua pihak," imbuhnya.

Anggota Komisi II DPR RI itu mengimbau tak perlu menanggapi berlebihan kritik tersebut.

Namun, Mardani mengingatkan agar jangan sampai ada aksi mahasiswa yang justru destruktif.

"Semua punya hak bersuara, tetapi jangan ada aksi yang destruktif," pungkas Mardani.

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tak setuju dengan kritikan yang disampaikan organisasi mahasiwa BEM UI.

Menurutnya, selama ini Jokowi telah bekerja keras dalam menyelesaikan persoalan negara.

"Saya tidak sepakat dengan pernyataan mereka. Pak Jokowi berkerja keras menjalankan tugas pokok dan fungsinya," ujar Habiburokhman saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (27/6/2021).

Walaupun hasil kinerja Jokowi belum maksimal, Habiburokhman menilai hal tersebut karena banyak dipengaruhi faktor eksternal.

Ia mencontohkan soal pencapaian ekonomi yang belum baik karena ada pandemi Covid-19.

"Soal ekonomi misalnya, kita tahu kita di tengah situasi pandemi Covid-19 tentu banyak target yang meleset," ujar Anggota Komisi III DPR RI itu.

Sedangkan, soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Habiburokhman, Jokowi sudah tegas dan tidak mencampuri lebih jauh.

"Karena nanti dikira mengganggu independensi KPK. "

"Lagi pula kasus tersebut masih berproses, nasib 75 karyawan itu belum final," tambahnya.

Baca juga: Wakil Bupati Lampung Tengah Minta Maaf setelah Video Dirinya Joget tanpa Masker di Kerumunan Viral

Baca juga: Pakar: Meski Mutasi Bersifat Alamiah, Mutasi Virus Corona Bisa Berisiko Turunkan Efektivitas Vaksin

Baca juga: Kasus Covid-19 Naik Tajam, MUI Usul Indonesia Tutup Pintu Keluar Masuk: 14 Hari Apa Sih Maknanya?

3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai julukan The King of Lip Service terhadap Presiden Joko Widodo sebagai kritik yang biasa.

Namun, menurutnya, penyampaian kritik itu harus berdasarkan data yang akurat.

"Menyampaikan kritik itu harus akurat," kata Awiek, sapaan akrabnya kepada Tribunnews.com, Minggu (27/6/2021).

Awiek mencontohkan, soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, sebagai lembaga independen KPK punya kewebangan sendiri yang tak bisa diintervensi oleh siapapun.

Apalagi terbukti ada putusan Mahkamah Agung yang menguatkan langkah pimpinan KPK ketika ada yang menggugat secara hukum.

"Nah sesuatu yang sudah jelas ada jalur penyelesaiannya tidak perlu ditarik-tarik politik interest," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu.

"Terkait statement Jokowi sudah benar bahwa jangan langsung hasil TWK dijadikan alasan untuk memgamputasi hak orang. Tapi juga bisa dipadukan dengan nilai-nilai lainnya," ucapnya.

4. Partai Demokrat

Partai Demokrat menilai julukan The King of Lip Service terhadap Jokowi sebagai bentuk kritik, dan hal ini patut diapresiasi.

"Keberanian adik-adik BEM UI dalam menyampaikan kritik tentunya patut diapresiasi. Kritik sebagai tanda sayang mereka kepada Bapak Presiden, agar Bapak Presiden tidak mengambil langkah atau kebijakan yang keliru," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan, Senin (28/6/2021).

Menurut Herzaky, mahasiswa yang kritis itu adalah bagian dari sejarah bangsa.

Sejak era Soekarno dan sejarah demokrasi Indonesia pada gilirannya membuka kesempatan pada putra-putri terbaik bangsa menjadi presiden, termasuk Joko Widodo.

Dia menilai, keberanian dan posisi non-partisan mahasiswa harus terus didukung.

"Ada oase di tengah gersangnya demokrasi hari ini di Indonesia," ujarnya, dikutip dari Tribunnews.com.

Terkait substansi, Herzaky melihat BEM UI tidak asal kritik dan menilai kritikan tersebut sudah melalui kajian yang sangat serius.

"Bahkan, ada daftar referensi yang mereka cantumkan dalam postingan mereka tentang ini," ucapnya.

SUMBER: TRIBUNNEWS.COM

(TribunTernate.com)