Tolak Usul RS Khusus Pejabat, Wakil Ketua Komisi III DPR RI: Semua Sama, Tak Perlu Diistimewakan
Menurut Ahmad Sahroni, di masa krisis seperti sekarang ini, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
lihat foto
"Saya sampai mengemis-ngemis, saya punya ketua Fraksi PAN, saya punya teman dari wakil ketua Komisi IX, saya punya ketua umum PAN, semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra untuk ada ruangan, itu sampai segitunya," ujar dia.
Berangkat dari pengalaman itu, Rosaline berpendapat, pemerintah perlu membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat.
Menurut dia, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto yang biasa dijadikan rujukan bagi pejabat negara pun sudah tidak mampu menangani di tengah lonjakan kasus Covid-19.
Baca juga: Penelitian Singapura: Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap Berikan Perlindungan 69% dari Varian Delta
Baca juga: Epidemiolog Puji Menkes RI karena Angka Testing Covid-19 Meningkat: Sudah Mulai Benar Caranya
"Kementerian Kesehatan harus sudah mulai waspada karena pejabat negara ini harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya. Bagaimana sampai dia datang ke emergency terus terlunta-lunta," kata Rosaline.
Belakangan, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Irvan Herman menyatakan, usulan Rosaline itu merupakan pernyataan pribadi, PAN tidak pernah mengusulkan adanya RS khusus bagi pejabat.
"Justru usulan PAN adalah bagaimana caranya Rakyat dapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat. Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan untuk mereka yang tidak mampu apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 ini," kata Irvan.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ahmad Sahroni Tidak Setuju Usulan Rumah Sakit Khusus untuk Pejabat
