Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

24 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK akan Jalani Pelatihan oleh Kemenhan RI, 4 Menyatakan Tak Bersedia

24 pegawai KPK yang tak lolos TWK rencananya akan mengikuti pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan oleh Kemenhan RI.

Kompas.com/Dylan Aprialdo Rachman
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 24 pegawai KPK yang tak lolos TWK rencananya akan mengikuti pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan oleh Kemenhan RI. 

TRIBUNTERNATE.COM - 24 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) rencananya akan diikutkan dalam sebuah pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan.

Pelatihan tersebut akan digelar oleh Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan RI) pada Selasa (20/7/2021) besok.

Pesan berisikan 24 daftar nama pegawai KPK itu beredar melalui aplikasi pesan WhatsApp.

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif KPK Hotman Tambunan membenarkan daftar nama tersebut.

"Ya (benar daftar nama, red), tapi enam nampaknya masih mempertanyakan (ikut atau tidak, red) ya," kata Hotman kepada Tribunnews.com, Senin (19/7/2021).

Ketika dikonfirmasi apakah Hotman Tambun akan mengikuti pendidikan bersama kementerian Prabowo Subianto itu, ia menjawab tegas.

"Saya enggak ikut," kata Hotman.

Baca juga: Dokter Meninggal Akibat Covid-19 Naik 100 Persen Lebih, IDI: 545 Meninggal pada Juli 2021

Baca juga: Kantor BPOM Jakarta Terbakar pada Minggu Malam, Api Baru Padam Senin Dini Hari, Berikut Kronologinya

Adapun 24 pegawai dimaksud sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Asesmen TWK dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai berikut:

1. Hotman Tambunan, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi.
2. Budi Agung Nugroho, Penyidik Utama.
3. Budi Sokmo Wibowo, Penyidik Utama.
4. Teuku M. Rully, Administrasi Bidang Penindakan dan Eksekusi Madya.
5. Ahmad Fajar, Spesialis Deteksi dan Analisis Korupsi Madya.
6. Rizki Bayhaqi, Spesialis Pelacakan Aset Madya.
7. Anggraeni Puspita Sari, Pemeriksa Gratifikasi dan Pelayanan Publik Muda.
8. Hasan, Penyidik Muda.
9. Ita Khoiriyah, Spesialis Hubungan Masyarakat Muda.
10. Lavirra Zuchni Amanda, Spesialis Koordinasi dan Supervisi Muda.
11. Damas Widyatmoko, Spesialis Manajemen Informasi Muda.
12. Andri Hermawan, Spesialis Pelayanan, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Muda.
13. Dewa Ayu Kartika Venska, Spesialis Pelayanan, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Muda.
14. Nita Adi Pangestuti, Spesialis Pelayanan, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Muda.
15. Gita Annisaa Larasati, Spesialis PJKAKI Muda.
16. Christie Afriani, Spesialis PJKAKI Muda.
17. Abdan Syakuro, Staf Deteksi dan Analisis Korupsi Muda.
18. Ajinarasena Hermanu, Staf Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan Muda.
19. Tohir Isnaeni, Data Entry.
20. Yudi Prawira, Data Entry (LHKPN).
21. Edi Prasetyo, Data Entry (LHKPN).
22. Oky Rusandi, Operator Sistem Gedung.
23. Aditya Pratama, Pengamanan KPK.
24. Agus Afiyanto, Pengamanan KPK.

Baca juga: IDI Berharap PPKM Darurat Diperpanjang dan Diperluas ke Luar Jawa-Bali, Berikut Alasannya

Empat dari 24 Pegawai KPK Tak Bersedia Dibina Kemenhan RI

Salah seorang pegawai yang masuk daftar 24, Ita Khoiriyah dari staf humas KPK, memberitahu bahwa ada empat pegawai yang enggan mengikuti diklat.

"Kalau 4 orang lainnya tandatangan surat tidak bersedia dibina," kata Ita kepada Tribunnews.com, Rabu (14/7/2021).

Sementara Ita sendiri, bersama tiga pegawai lainnya, belum menandatangani kesediaan untuk mengikuti diklat. Hal itu lantaran mereka menginginkan hasil TWK sampai di tangannya terlebih dahulu.

"Saya dan setahu saya, tiga orang lainnya, tidak menandatangani surat pernyataan kesediaan atau tidak kesediaan pembinaan, kalau tidak dibuka hasil TWK kami pribadi," kata Ita.

Ihwal keikutsertaan 16 pegawai KPK lainnya apakah akan mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan, Ita mengaku tak tahu-menahu.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 24 pegawai KPK yang tak lulus asesmen TWK akan mengikuti pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan bersama Kemenhan.

"Adapun pendidikan lainnya adalah pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS), tapi masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan untuk 24 pegawai KPK sebelum dilantik dan diangkat sumpah sebagai ASN," kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam keterangannya, Rabu (14/7/2021).

Firli berujar bahwa KPK sudah melakukan tanda tangan perjanjian kerja sama dengan pihak Kemenhan. Dalam hal ini, yang mewakili yaitu Sekjen KPK dengan Sekjen Kemenhan.

Adapun, ia melanjutkan, rencana pelaksanaan pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan masih direncanakan pada 20 Juli 2021.

Program, lokasi, materi, dan pelaksanaan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan akan direncanakan oleh Kemenhan RI.

"Selanjutnya untuk pelaksanaan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan, tentu ada pembahasan dengan Kemenhan RI dan KPK untuk pelaksanaannya. Pendidikan akan berlangsung selama 30 hari," ujar Firli.

Sementara, untuk 1.271 pegawai yang telah memenuhi syarat (MS), telah dilakukan diklat ASN sejak 16 Juni yang lalu.

"Pelaksanaan diklat ASN tetap berjalan, setiap gelombang 9 hari, baik fisik maupun virtual yang diikuti oleh 1.271 pegawai dan program diklat ASN sudah berjalan sejak 16 Juni 2021 bekerja sama dengan LAN RI dan dilaksanakan oleh LAN RI," kata Firli.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ini Daftar Nama 24 Pegawai KPK yang Bakal Dididik Kemenhan

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 4 dari 24 Pegawai KPK Gagal TWK Tak Bersedia Dibina Kemenhan

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved