Sindir Rektor UI, Akbar Faizal: Rektor Universitas Terbaik Dunia saja Tak Gelisah Pikirkan Jabatan
Politikus Akbar Faizal desak Ari Kuncoro lepaskan salah satu jabatannya, sindir keras UI, bandingkan dengan universitas terbaik dunia lainnya.
TRIBUNTERNATE.COM - Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro terus didesak oleh publik agar menanggalkan salah satu jabatan yang kini didudukinya, yakni Rektor UI dan Komisaris BUMN.
Politikus asal Sulawesi Selatan, Akbar Faizal pun ikut mendesak Ari Kuncoro untuk memberikan contoh yang baik untuk masyarakat.
Ia mengingatkan Ari Kuncoro agar melepaskan salah satu jabatannya untuk membantu bangsa Indonesia kembali pada kewarasan.
Hal tersebut disampaikan Akbar Faizal melalui akun Twitter-nya @akbarfaizal68 pada Rabu (21/7/2021).
“Yth: @univ_indonesia Prof Ari Kuncoro, lepaskan salah satunya: rektor atau komisaris BUMN.”
“Bantu bangsa ini mengembalikan kewarasan bangsa yang seharusnya menjadi concern Anda.”
“Soal PP yang jadi pijakan Anda, biar menjadi urusan yg menerbitkannya. #alumnitakmabukjabatan,” tulis Akbar Faizal.

Baca juga: Buntut Rangkap Jabatan, Rektor UI Banjir Kritikan hingga Trending di Twitter, Ini Sosoknya
Baca juga: Rektor UI Diizinkan Rangkap Jabatan, Mardani Ali Sera hingga Fadli Zon Layangkan Kritik Pedas
Pada cuitan lainnya, Akbar juga menyindir UI lantaran gagal menghasilkan alumni yang tak silau dengan jabatan di pemerintahan.
Ia membandingkan UI dengan universitas terkemuka dunia yang banyak melahirkan tokoh dunia serta ratusan pemenang nobel yang tidak silau dengan jabatan pemerintah.
Menurut Akbar, universitas-universitas terkemuka tersebut hanya memiliki satu tujuan, yakni menciptakan pengatur dunia.
“Harvard disiplin pada keilmuan, lahirkan 161 Nobel Prize dan 8 presiden USA plus tokoh dunia lainnya.”
“MIT 95 Nobel, Stanford 17 Nobel, Oxford 72 Nobel, Cambridge 121 Nobel.”
“Rektornya tak gelisah menjadi komisaris atau menteri. Mereka gelisah mencetak pengatur dunia. @univ_indonesia,” lanjut Akbar.
Kritik Terhadap Aturan Pejabat UI yang Direvisi
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, aturan revisi yang dilakukan Jokowi justru merusak kredibilitas UI.
"Kalau aturan bisa disesuaikan dengan selera penguasa, akan menjadi negeri apa kita?.”
“Kalau kampus seharusnya menjadi benteng terakhir terkait integritas dan kredibilitas, kali ini Universitas Indonesia malah seakan dirusak kredibilitasnya oleh aturan ini," kata Herzaky, kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).
"Apakah ini disengaja? Agar masyarakat mencemooh Rektor UI dan institusi UI? Agar tiap peringatan moral, analisis kritis dari UI dan alumninya menjadi tumpul?.”
“Karena ternyata pemimpin tertinggi di kampusnya seakan maruk jabatan? Padahal, tiap komisaris dan direksi BUMN, seharusnya diseleksi ketat," imbuhnya.
Herzaky mempertanyakan, bagaimana bisa ada seorang rektor menjadi komisaris BUMN.
Baca juga: Setuju dengan Jokowi, Rocky Gerung: Rektor UI Harusnya Mundur, Mana Ada Rektor Part Time
Padahal menurutnya, Menteri BUMN Erick Thohir merupakan anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI).
"Segera Menteri BUMN untuk bersaran kepada presiden. Kecuali etika dan moral tak lagi penting di negeri ini," ucap Herzaky.
Selain itu, Partai Demokrat mempertanyakan mengapa Jokowi mengambil keputusan ini di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Herzaky, lebih baik pemerintah fokus pada penanganan pandemi.
"Pertanyaan lanjutan, momen yang dipilih Presiden Jokowi dalam merevisi Statuta UI sehingga Rektor UI diperbolehkan rangkap jabatan.”
“Mengapa di saat kegelisahan rakyat memuncak terkait situasi pandemi terkini? Apakah memang perubahan statuta UI ini menjadi prioritas?," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sindir Rektor UI, Rektor Universitas Besar Tak Gelisah Jadi Komisaris, Gelisah Cetak Pengatur Dunia