Breaking News:

Dewas KPK Loloskan Firli Cs dari Jerat Pelanggaran Etik, Novel Baswedan Khawatirkan Hal Ini

Novel menyesalkan putusan Dewan Pengawas KPK yang tidak melanjutkan aduan pegawai 75 pegawai tak lulus TWK terhadap pimpinan KPK.

Editor: Rohmana Kurniandari
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. 

TRIBUNTERNATE.COM - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memberikan tanggapan terkait lolosnya Ketua KPK Firli Bahuri cs dari jerat etik. 

Novel Baswedan khawatir terhadap sikap sewenang-wenang Firli Bahuri cs.

Ia pun menyesalkan putusan Dewan Pengawas KPK yang tidak melanjutkan aduan pegawai 75 pegawai tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pimpinan KPK.

"Saya khawatir kalau sikap Dewas seperti ini justru membuat pimpinan KPK semakin berani untuk membuat pelanggaran-pelanggaran. Kenapa? Ya karena Dewasnya begitu berpihak," ucap Novel dalam jumpa pers virtual, Sabtu (24/7/2021). 

Padahal, kata Novel, Dewas KPK memiliki kewenangan besar menangani dugaan pelanggaran etik pimpinan ataupun pegawai KPK. Sebab, Dewas KPK berlaku sebagai pemeriksa, penuntut sekaligus hakim. 

"Jadi penentunya di mereka semua. Ketika tidak ada jalan lagi di sana, ya tidak ada yang bisa dilalukan lagi. Itu memang jadi problem yang serius," kata Novel. 

Diketahui Dewas KPK menyatakan pimpinan KPK tidak cukup bukti melanggar etik terkait polemik TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).  

Dewas menilai tujuh laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK dalam pelaksanaan TWK tidak terbukti. 

"Dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK sebagaimana disampaikan dalam surat pengaduan kepada Dewan Pengawas tidaklah cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatarongan Panggabean dalam jumpa pers virtual, Jumat (23/7/2021). 

Adapun tujuh laporan yang disampaikan oleh pegawai, yakni pertama dugaan penyelundupan pasal TWK di akhir pembahasan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang alih status pegawai KPK oleh Ketua KPK Firli Bahuri. 

Baca juga: Daftar Nama 18 Pegawai KPK yang Mengikuti Diklat Bela Negara Kemenhan RI dan 6 yang Menolak

Baca juga: 24 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK akan Jalani Pelatihan oleh Kemenhan RI, 4 Menyatakan Tak Bersedia

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved