Wakil Ketua MPR Tanggapi Aksi Pengibaran Bendera Putih Saat PPKM: Menambah Derita Rakyat
Aksi pengibaran bendera putih terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta; Rangkasbitung, Banten; Kota Bandung; hingga Surabaya, Jawa Timur.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, menanggapi adanya aksi pengibaran bendera putih dilakukan oleh warga di beberapa daerah di tengah penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Diketahui, aksi pengibaran bendera putih sempat viral dan terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rangkasbitung, Banten, Kota Bandung hingga Surabaya, Jawa Timur.
Menurut Jazilul Fawaid, aksi tersebut bisa menimbulkan kegaduhan dan justru akan menambah derita rakyat.
"Aksi itu tidak bertanggung jawab, menimbulkan kegaduhan, serta akan menambah derita rakyat," kata Jazilul Fawaid dalam pernyataannya, Selasa(27/7/2021).
Menurut Jazilul, jika aksi pengibaran bendera putih meresahkan, polisi bisa mengusut motif dan pelakunya. Dia menyarankan siapapun untuk tidak melakukan aksi yang mempersulit keadaan dan kontraproduktif.
"Hemat kami, aksi seperti itu mudah ditumpangi politisi hitam yang mencari keuntungan di tengah penderitaan," tuturnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar di DPR Bobby Adityo Rizaldi mengatakan, jika pengibaran bendera putih dilakukan sebagai ekspresi menolak PPKM level 4 berarti ada masyarakat yang belum terinformasi dengan baik mengenai kebijakan itu.
Sebab, saat ini PPKM sudah ada kelonggaran dan penyesuaian untuk kegiatan ekonomi di sektor usaha kecil.
Jika pengibaran bendera putih sebagai penanda tidak mau mematuhi PPKM, Bobby mengatakan, ada konsekuensi penegakan disiplin dan hukum.
Menurut dia, pemerintah dan elemen masyarakat perlu bersinergi menyosialisasikan pentingnya kebijakan PPKM untuk memutus penyebaran virus.
Bobby juga berharap masyarakat yang terdampak langsung pandemi bisa tersentuh bantuan sosial, relaksasi pajak atau program-program bantuan lain dari pemerintah.
"Sehingga ada solusi bagi masyarakat terdampak," kata Bobby.
Terpisah, Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, pemerintah pusat sudah mengeluarkan berbagai program bantuan sosial.
Menurut dia, pemerintah daerah dan pusat perlu mengantisipasi dinamika di lapangan dan terus berkoordinasi.
"Apapun gerakan maupun upaya penanggulangan, termasuk untuk para pelaku wisata, hendaknya tidak dipolitisasi, sehingga situasi ini tidak memburuk," kata Andreas.
