Breaking News:

Pegawai KPK Diberhentikan

Pegawai KPK Diberhentikan, Presiden Tak Bisa Abaikan Rekomendasi Ombudsman, YLBHI Tunggu Kewenangan

Terlapor dalam kasus TWK pegawai KPK mengacu pada KPK dan BKN, sementara atasan terlapor mengacu pada Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Editor: Rizki A
Kompas.com/Dylan Aprialdo Rachman
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

TRIBUNTERNATE.COM - Sebanyak 56 pegawai non-aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan lagi bekerja di lembaga antirasuah per 1 Oktober 2021.

56 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) resmi dipecat oleh pimpinan KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri pun telah mengeluarkan SK Pimpinan KPK tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

SK bernomor 1354 tahun 2021 itu ditetapkan di Jakarta pada 13 September 2021 dan ditandatangani oleh Firli Bahuri.

Salinan SK disampaikan kepada Dewan Pengawas KPK, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jakarta VI, serta pegawai itu sendiri.

Dalam diktum poin kesatu, pimpinan KPK memberhentikan dengan hormat pegawai KPK per tanggal 30 September 2021.

"Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mulai tanggal 30 September," tulis SK yang didapat Tribunnews.com dari sumber, Sabtu (18/9/2021).

Pemberhentian pegawai KPK itu menuai polemik.

Ombudsman RI sudah memberikan rekomendasi kepada Presiden RI dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sudah berencana menempuh langkah hukum.

Ombudsman: Presiden RI Tak Bisa Abaikan Rekomendasi 

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved