Breaking News:

Jumat Pekan Ini, Menkeu Sri Mulyani akan Beri Penjelasan tentang KTP Bisa Jadi NPWP

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana untuk menjelaskan soal fungsi KTP nanti bisa sekaligus jadi NPWP.

Editor: Rizki A
Tribun Jogja
Ilustrasi KTP. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana untuk menjelaskan soal fungsi KTP nanti bisa sekaligus jadi NPWP. 

TRIBUNTERNATE.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana untuk menjelaskan soal fungsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nanti bisa sekaligus jadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah sedang menunggu pengesahan Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). 

Kemungkinan, pengumuman resmi terkait rincian dari pengesahan itu, termasuk soal KTP jadi NPWP akan dilakukan akhir pekan ini. 

"Nanti ditunggu saja setelah RUU HPP diundangkan Mas. Jumat siang (pekan ini) akan ada media briefing," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Selasa (5/10/2021). 

Baca juga: Peringkat 10 Besar Nilai SKD CPNS 2021 hingga Senin, 4 Oktober 2021, Berapa Nilai Tertinggi?

Baca juga: PPKM Diperpanjang Lagi hingga 18 Oktober 2021, Simak Aturan Barunya: Gym Dibuka, Kapasitas 25 Persen

Yustinus Prastowo
Yustinus Prastowo (ISTIMEWA)

Adapun sebelumnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). 

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie O.FP, pembahasan RUU HPP sudah selesai tahap I. RUU itu juga sudah diparaf berbagai pihak yang terkait. 

Selanjutnya RUU itu akan dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan. 

"Sudah selesai tahap I. RUU sudah diparaf oleh pimpinan komisi, kapoksi, dan wakil pemerintah," kata Dolfie yang juga merupakan Pimpinan Panja RUU HPP. 

Senada dengan Dolfie, selesainya pembahasan RUU KUP di DPR juga disampaikan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo melalui akun Istagram pada Kamis (30/9/2021). 

"Laskar KUP! Kerja panjang nan melelahkan, tapi sekaligus menyenangkan dan membanggakan ini sudah mendekati ujung. Semalam (Rabu, 29 September 2021) Raker Komisi XI menyetujui RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (sebelumnya RUU KUP) dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi UU," tulis Yustinus. 

Baca juga: WhatsApp, Facebook, dan Instagram Down, Kekayaan Mark Zuckerberg Ikut Anjlok Rp85 Triliun

Baca juga: Covid-19 di Indonesia Lebih Rendah dari Singapura, dr Tirta Sebut Ini Terjadi karena Imun Natural

Yustinus mengatakan, pembahasan RUU KUP dilakukan dengan kerja marathon tanpa jeda. 

"Proses yang deliberatif, diskursif, dan dinamis ini mendekati ujung yang benderang," kata dia. 

Yustinus juga menegaskan, RUU KUP ini jadi persembahan baik bagi Indonesia dan masyarakat luas. 

Ia menyatakan masyarakat tak perlu khawatir karena pemerintah dan DPR sepakat tetap melindungi bahkan memperkuat keberpihakan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KTP Bisa Jadi NPWP, Tunggu Penjelasan Menkeu Sri Mulyani Jumat Pekan Ini

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved