3 Kapal Nelayan RI Dibakar Australia, KKP Batalkan Patroli Bersama ABF, Ini Kata Komisi IV DPR

TRIBUNTERNATE.COM - Otoritas pemerintah Australia telah membakar tiga kapal nelayan Indonesia Indonesia yang diduga kedapatan masuk dan menangkap ikan secara ilegal di lepas perairan Negeri Kanguru.

Komando Perbatasan Maritim Australia, Laksamana Muda Mark Hill menyampaikan, selain menghancurkan tiga kapal Indonesia, ABF juga mengusir 13 kapal ikan Indonesia lainnya ke luar perairan Australia.

"Akhir pekan kami cukup sibuk karena kami menemukan 16 kapal yang menangkap ikan secara ilegal dan meresponnya bersama dengan WA Fisherie. Ini menunjukkan tekad bahwa kita harus melawan penangkapan ikan ilegal, tidak hanya di daerah Rowley Shoals, tetapi di seluruh bagian utara negara ini," ujar Laksamana Hill, berdasarkan pemberitaan ABC Australia.

Selain mengusir kapal, ABF juga menyita ratusan kilogram peralatan penangkapan ikan dan hasil tangkapan kapal-kapal tersebut.

Sekitar 630 kilogram teripang juga disita dari kapal-kapal itu. Laksamana Hill menyebut, para nelayan Indonesia tidak terkejut dengan penangkapan tersebut.

Baca juga: Indonesia Masters 2021 Digelar 16-21 November 2021, Ini Daftar Wakil Tim Merah Putih yang Tanding

Baca juga: Menkes RI: Vaksin Booster akan Diberikan pada Masyarakat setelah 50 Persen Penduduk Divaksin Lengkap

Baca juga: Sindir Puan Maharani yang Abaikan Interupsinya, Ini Sosok Anggota DPR Fraksi PKS Fahmi Alaydroes

Buntut dari dibakarnya tiga kapal nelayan Indonesia oleh otoritas Australia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunda patroli bersama Pasukan Perbatasan Australia (ABF) setelah otoritas Australia melakukan pembakaran terhadap tiga kapal nelayan Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin menerangkan, penundaan patroli bersama dilakukan sampai pihak KKP mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari ABF.

“Ini respons atas perkembangan yang terjadi, patroli bersama Jawline-Arafura akan kami tunda,” ucap Adin dalam keterangannya, Senin (8/11/2021).

Seharusnya, RI-Australia melakukan patroli Jawline-Arafura, yang dilakukan bersama ABF dan Ditjen PSDKP KKP. Patroli rencananya dilaksanakan di perbatasan Indonesia-Australia.

Operasi ini menggerakkan aset kapal pengawas dan pesawat pemantau yang dimiliki oleh kedua pihak dalam rangka penanganan kerawanan di wilayah perbatasan kedua negara.

“Harusnya minggu ini dilaksanakan, namun dengan perkembangan yang ada saat ini, kami menunggu penjelasan resmi dari pihak ABF,” imbuh Adin.

Adin menegaskan, penjelasan dari ABF penting untuk menghindari kesimpangsiuran informasi terkait dengan identitas ketiga kapal yang dibakar maupun 13 lainnya yang diusir dari perairan Australia.

KKP telah berkomunikasi dengan perwakilan ABF di Jakarta untuk memperoleh informasi yang lebih detail terkait insiden maupun kapal-kapal yang telah dibakar tersebut.

“Kami sudah komunikasikan dengan perwakilan ABF di Jakarta,” kata Adin.

Baca juga: Luhut: Indonesia Tengah Upayakan Pembangunan Pabrik Obat Covid-19 Molnupiravir

Baca juga: Erick Thohir Diduga Terlibat Bisnis PCR: Didesak untuk Dicopot, Disebut Wajar kena Tuding

Kata Komisi IV DPR RI

Anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto menilai pemusnahan kapal asing yang mencari ikan di perairan Indonesia, telah terbukti efektif memberikan efek jera.

Apalagi, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat zaman Menteri Susi Pudjiastuti, kini ditiru pemerintah Australia.

"Soal penerapan pemusnahan kapal nelayan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia ternyata juga efektif untuk memberikan efek jera, mungkin Australia juga meniru kita beberapa tahun lalu untuk memberikan efek jera bagi nelayan yang beroperasi," kata Bambang saat dihubungi, Senin (8/11/2021).

Namun, Bambang menilai pembakaran tiga kapal nelayan Indonesia oleh pihak Australia, perlu dihargai karena masing-masing negara telah memiliki batas wilayah.

"Tentu termasuk para nelayan kita juga harus menghargai batas-batas laut kita, ketika menangkap ikan jangan sampai masuk ke wilayah negara lain," ujar Bambang.

"Masing-masing negara tentu punya aturan yang juga harus dihargai, ketika melanggar pasti akan dikenakan sanksi dari yang punya wilayah, seperti yang dulu pernah negara kita juga melakukan pemusnahan kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia," sambung politikus Demokrat itu.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menyampaikan pentingnya peran negara dalam pengendalian kapal perikanan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Ia juga meminta jajaran Ditjen PSDKP untuk melaksanakan pengawasan secara ketat untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Australia Bakar 3 Kapal Nelayan RI karena Kepergok Tangkap Ikan, Ini Kata Anggota Komisi IV

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 3 Kapal Nelayan RI Dibakar, KKP Tunda Patroli Bersama Pasukan Perbatasan Australia