KSAD Jenderal Andika Perkasa Diangkat Jadi Panglima TNI, Legislator PKS Sebut Ada 3 PR untuknya
Sukamta menilai, Jenderal Andika Perkasa yang telah disahkan sebagai Panglima TNI oleh DPR RI punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dalam rapat paripurna yang digelar Senin (8//11/2021) pukul 10.00 WIB.
KSAD Jenderal Andika Perkasa diangkat sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang telah memasuki masa pensiun.
Rapat paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri oleh 366 anggota dewan dari seluruh fraksi, baik secara fisik maupun virtual.
Andika Perkasa juga turut hadir dalam acara tersebut.
Pengesahan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI mendapat tanggapan dari anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta.
Sukamta menilai, Jenderal Andika Perkasa yang telah disahkan sebagai Panglima TNI oleh DPR RI punya banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.
Sukamta memberikan beberapa catatan pekerjaan rumah untuk diselesaikan oleh panglima TNI yang baru.
"Pertama, tugas menjaga kedaulatan NKRI khususnya di wilayah perbatasan yang sedang memanas seperti di Laut Natuna Utara, perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Dua wilayah ini menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia dan internasional. Langkah taktis, strategis dan humanis harus dilakukan secara tepat," kata Sukamta kepada wartawan, Senin (8/11/2021).
PR kedua menurut Sukamta adalah melanjutkan soal pertahanan siber dan bawah laut. Sebab, beberapa tahun terakhir pertahanan siber dan bawah laut Indonesia berulangkali bobol.
Baca juga: Disetujui DPR Jadi Panglima TNI, Andika Perkasa Ucap Terima Kasih, Akui Belum Tahu Kapan Dilantik
Baca juga: Puan Maharani Abaikan Interupsi saat Sidang Paripurna Persetujuan Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
Baca juga: KemenPUPR Bantah Narasi Viral soal Jalan Tol Indonesia Tak Aman, Klaim Tol Sudah Sesuai Standar
"Hacker membobol situs-situs pemerintah, mengambil data-data strategis negara. Sedangkan sea-glider memetakan bawah laut Indonesia dengan beragam potensi lautannya. Panglima TNI yang baru harus punya strategi dan solusi menangani masalah-masalah ini," ujarnya.
Catatan ketiga yang dikatakan Sukamta yakni meningkatkan kapasitas, kualitas, profesionalitas, dan isi tas anggota TNI.
"Isi tas atau kesejahteraan yang memadai harapannya bisa mendorong peningkatan kualitas anggota TNI. Jangan ada lagi berita-berita tentang kondisi memprihatinkan anggota TNI beserta alutsistanya yang tengah berjuang di garda depan pertahanan negara," ujarnya.
"TNI harus terus memperkuat dan memelihara alutsista pertahanan dengan baik. Selain itu harus mengedepankan industri pertahanan dalam negeri," katanya.
Anggota DPR RI asal dapil DI Yogyakarta ini juga memberikan peringatan kepada Panglima TNI yang baru agar fokus pada tupoksinya dan tidak ikut terseret oleh hiruk pikuk politik menjelang Pilpres 2024.
"Saya ucapkan selamat atas amanah baru sebagai panglima TNI. Banyak harapan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Panglima TNI. Semoga masa jabatan singkat selama 1 tahun 1 bulan bisa dioptimalkan," harap Sukamta.
Menunggu Keppres
Secara terpisah, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya belum menjadwalkan kapan pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
"Belum," kata Heru.
Menurutnya pelantikan Andika Perkasa menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pergantian Panglima TNI terlebih dahulu.
"Proses Keppres dulu," katanya.
Sebelumnya Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan bahwa pelantikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI akan sesuai dengan ketentuan.
Masih ada waktu hingga akhir November untuk melantik Jenderal bintang empat tersebut.
"Semua sudah dihitung pasti itu akan terpenuhi persyaratan-persyaratan itu tetapi tradisi yang berjalan di TNI selama ini," kata Moeldoko akhir pekan lalu.
Berdasarkan tradisi di TNI, masa pensiun tidak harus persis sesuai dengan tanggal lahir, tetapi diberi waktu hingga habis bulan.
Misalnya apabila tanggal lahir Panglima TNI pada tanggal 10 November, maka serah terima jabatan di usia pensiun tidak harus pada 10 November.
Serah terima bisa dilakukan hingga akhir November.
"Pada saat seseorang lahir pada bulan November bisa awal November, bisa pertengahan November biasanya diberi waktu hingga 1 Desember, melakukan pergantian. Itu yang berjalan selama ini, jadi tidak pas hari lahirnya itu langsung serah terima, tidak seperti itu. Karena tradisi yang berjalan ya selama ini yang dilakukan di TNI seperti itu sehingga tidak ada lagi istilah kekosongan," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Legislator PKS Sebut 3 Pekerjaan Rumah Jenderal Andika Perkasa Sebagai Panglima TNI, Apa Saja?
