Breaking News:

Menaker: Gubernur Harus Tetapkan UMP 2022 Paling Lambat 21 November 2021

Ida Fauziyah mengatakan Gubernur harus menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2021.

Dok Kemnaker
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI), Ida Fauziyah. 

TRIBUNTERNATE.COM Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Upah Mininum Provinsi (UMP) tahun 2022 akan segera ditetapkan para gubernur.

Dalam konferensi pers secara virtual terkait upah minimum, Ida Fauziyah mengatakan Gubernur harus menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2021.

“Dikarenakan tanggal 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November 2021,” kata Menaker, Selasa (16/11/2021).

Selain itu, penetapan UMK harus dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP.

Hal ini telah ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun 2022 kepada seluruh gubernur.

Ida mengatakan pihaknya di Kemnaker telah menyampaikan data-data yang bersumber dari BPS dalam penetapan upah minimum kepada seluruh gubernur.

Baca juga: UMP 2022: Tertinggi DKI Jakarta Rp 4,45 Juta, Terendah Jawa Tengah Rp 1,81 Juta

Baca juga: Kemenaker Pastikan Upah Cuti Pekerja Tetap Dibayar dalam PP Pengupahan Terbaru

Dengan demikian seluruh kepala daerah dapat menetapkan upah minimum sesuai ketentuan dan sekaligus mencermati kondisi di daerahnya berdasarkan indikator makro daerahnya.

“Hal tersebut dikarenakan data BPS yang kami sampaikan memuat data-data ekonomi dan ketenagakerjaan dari mulai pertumbuhan ekonomi, inflasi, garis kemiskinan, hingga pengangguran terbuka,” ujarnya.

Ilustrasi Uang
Ilustrasi Uang (Dok. HaloMoney.co.id via TribunWow.com)

Ida mengatakan semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 atau Omnibus law adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum, sehingga terwujud keadilan antar wilayah.

Menurutnya keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved