Kartu Prakerja 2021 Resmi Ditutup, Pemerintah Siapkan Rp11 Triliun untuk Lanjutkan Program pada 2022

TRIBUNTERNATE.COM - Kartu Prakerja 2021 akan ditutup malam ini, Rabu (15/12/2021) pukul 23.59 WIB.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI (Ketua Komite Cipta Kerja), Airlangga Hartarto, menyampaikan laporan program Kartu Prakerja 2021 melalui kanal YouTube Kartu Prakerja pukul 16.00 WIB, pada Rabu (15/12/2021) ini.

"Pendaftaran peserta baru akan ditutup sementara malam ini pukul 23.59 WIB."

"Sampai jumpa di Program Kartu Prakerja tahun 2022, saya mengajak bapak ibu untuk terus melangkah maju menuju pemulihan ekonomi yang inklusif, berdaya tahan, dan berkesinambungan," ujar Airlangga Hartarto.

"Saya mengapresiasi berbagai capaian program dalam pelaksanaannya, tata kelola, serta efektivitas program di tahun-tahun yang penuh tantangan ini," tambahnya.

Total penerima Kartu Prakerja Gelombang 12-22 adalah 5.931.574 penerima dari 34 provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Penerima yang menyelesaikan Prakerja Gelombang 12-22 periode 2021 5.835.576 penerima atau 98% dari total penerima.

Kemudian jumlah penerima yang telah mendapatkan insentif ada 5.716.172 penerima atau 96% insentif tersalurkan.

Total insentif yang telah tersalurkan untuk Gelombang 12-22 yaitu Rp 13,6 Triliun.

Kartu Prakerja bekerjasama dengan lima Mitra pembayaran terdiri dari BNI, Gopay, DANA, LinkAja, dan OVO.

Ada tujuh platform digital yang disediakan Prakerja untuk pelatihan Gelombang 12-22.

Baca juga: Panduan dan Syarat Mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 22 di Situs www.prakerja.go.id

Baca juga: PKH hingga Kartu Prakerja, Ini Jenis Bantuan Sosial dari Pemerintah yang akan Berlanjut pada 2022

Pencapaian Kartu Prakerja Gelombang 12-22 tahun 2022

Total survei Kartu Prakerja menunjukkan rating Kartu Prakerja yaitu 4,9 dari skala 5.

Dalam pelaksanaan pelatihan, Kartu Prakerja mengakomodasi peserta dengan adanya 663 jenis pelatihan unik yang aktif dan tersedia di Ekosistem Prakerja, dari 1400 pelatihan yang diasesmen Prakerja.

"Tata kelola program yang baik menjadi kunci tata program yang baik dan tidak lepas dari rekomendasi dan saran dari berbagai lembaga termasuk Badan audit BPK, BPKP, KPK yang bertindak sebagai observer dari program ini," kata Airlangga.