BNPT Sebut 198 Pesantren Terafiliasi dengan Terorisme, Ini Kata Kemenag dan Pengamat

TRIBUNTERNATE.COM - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut ada hampir 200 pondok pesantren yang terafiliasi dengan jaringan terorisme.

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Selasa (25/1/2022).

"Kami menghimpun beberapa pondok pesantren yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini merupakan bagian upaya-upaya dengan konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan," ujar Boy.

Pada rapat kerja tersebut, BNPT juga sempat menunjukkan data pondok pesantren yang terafiliasi oleh kelompok terorisme.

Dalam slide pemaparan data dari BNPT, ada 11 pondok pesantren terafiliasi Jamaah Anshorut Khilafah (JAK).

Kemudian, 68 pondok pesantren terafiliasi jaringan kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang terkait dengan Al-Qaeda.

Serta, 119 pondok pesantren dilaporkan terafiliasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) atau simpatisan ISIS.

Terungkapnya sejumlah pondok pesantren yang terafiliasi dengan kelompok terorisme oleh BNPT mendapat sorotan dari beberapa pihak.

Termasuk pihak Kementerian Agama RI (Kemenag RI) dan pengamat.

Baca juga: Tsamara Amany Kritik Ceramah Oki Setiana Dewi yang Dianggap Menormalisasi KDRT: Itu Tindak Pidana

Baca juga: WHO: Terlalu Dini untuk Mengklaim Dunia telah Menang Lawan Pandemi Covid-19

Baca juga: Seragam Baru Satpam Disebut Mirip Polisi India, Polri Membantah: Warna Krem, Turunan Seragam Polisi

Kata Kemenag RI

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Islam Waryono Abdul Ghafur menilai dalam daftar yang dirilis BNPT tidak semuanya masuk kategori pesantren.

"Faktanya, dari sejumlah nama yang disebut BNPT, setelah kami cek, tidak semua masuk kategori pesantren. Makanya, kami koordinasi lebih lanjut dengan BNPT agar ada kesamaan data," ucap Waryono di Restoran Al Jazeera, Jakarta, Kamis (3/2/2022).

Dirinya merinci unsur-unsur minimal pesantren yang disebut sebagai arkanul ma’had.

Rukun pesantren itu, kata Waryono, terdiri atas kiai yang menjadi figur teladan sekaligus pengasuh yang membimbing santri, santri mukim, pondok atau asrama, masjid atau musalla, serta kajian kitab kuning.

“Tata kelola pesantren saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Jadi posisi pesantren sekarang semakin kuat karena sudah ada rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi dari negara dengan tetap mempertahankan kekhasan dan kemandirian pesantren,” lanjutnya.

Waryono menambahkan, unsur penting lainnya dari pesantren adalah komitmen kebangsaan dan nasionalisme. Sejarah perjuangan bangsa tidak lepas dari kontribusi pesantren.

"Banyak pahlawan bangsa yang lahir dari rahim pesantren. Karenanya, pesantren lekat dengan semangat nasionalisme dan kebangsaan," sebutnya.

Waryono mengimbau orang tua santri agar selektif saat akan menitipkan putra-putrinya di pesantren.

Orang tua perlu memastikan pesantren yang dipilih adalah lembaga pendidikan yang memenuhi arkanul ma'had sebagaimana diatur dalam regulasi. Para pengasuhnya memiliki sanad keilmuan yang jelas.

"Jangan over generalisasi juga. Ada ribuan pesantren yang bisa menjadi pilihan terbaik buat pendidikan anak-anak Indonesia," pungkas Waryono.

Baca juga: Dirut Perumda Pasar Tangerang Mengundurkan Diri setelah Video Pamer Uang Viral

Baca juga: Diperkirakan Lebih Menular, Sub-varian Omicron BA.2 telah Terdeteksi di 57 Negara

Pengamat: Early Warning bagi Publik

Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menilai, pengeksposan data 198 pesantren terafiliasi jaringan terorisme oleh BNPT merupakan bagian dari early warning bagi publik. 

Kendati demikian, ekspos data tersebut dapat menimbulkan resistensi masyarakat terhadap pesantren. 

"Sadar atau tidak, ekspos data soal pesantren bisa membuat resistensi masyarakat terhadap pesantren. Sekalipun di sisi lain bagi BNPT itu sebagai early warning bagi publik juga," kata Harits dalam keterangan yang diterima, Rabu (2/2/2022).

Oleh karena itu, pengamat terorisme ini menyarankan BNPT bertemu sekaligus berdialog atau tabayun dengan para pimpinan 198 pesantren tersebut. 

Hal ini perlu dilakukan agar ada komunikasi dialogis dan mencegah timbulnya polemik berkepanjangan. 

"BNPT perlu undang pimpinan 198 pesantren, biar bisa dialog terbuka bahkan menjadi forum tabayun," ucapnya.

Dalam dialog tersebut, BNPT diharapkan dapat transparan mengenai berbagai hal mendasar terkait metodologi pemetaan pesantren terafiliasi jaringan teroris. 

"Hemat saya biar tidak jadi polemik berkepanjangan, kiranya BNPT sudi untuk transparan soal mendasar yaitu metodologi pemetaan 198 pesantren tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Harits menilai BNPT tidak perlu alergi atau bahkan takut dengan dialog dua arah dengan Pimpinan 198 pesantren. 

Hal ini agar segala sesuatunya, dan BNPT sebagai lembaga negara harus tampil dan bersikap layaknya fungsi negara terhadap rakyatnya.

"Agar upaya-upaya kontra terorisme tidak kontraproduktif dan blunder," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Nilai Ekspos Data 198 Pesantren Terindikasi Terorisme Bentuk Early Warning bagi Publik

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BNPT Sebut 198 Pesantren Terafiliasi Teroris, Kemenag: Tak Semuanya Masuk Kategori Pesantren