Ini Sederet Kantor Pemerintahan Utama yang akan Dibangun di IKN Seluas 6.671 Ha, Siap-Siap Pindah?
Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Kementerian PUPR akan memprioritaskan pembangunan sejumlah kantor pemerintahan utama di KIPP seluas 6.671 hektare.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap sederet kantor pemerintahan utama yang akan dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR dalam acara diskusi Beranda Nusantara bertema "Menuju Ibu Kota Negara Baru" yang tayang di YouTube RRI Net Official, Rabu (23/2/2022).
Basuki mengatakan bahwa Kementerian PUPR akan memprioritaskan pembangunan sejumlah kantor pemerintahan utama di KIPP.
Kantor-kantor tersebut di antaranya adalah kantor presiden, kantor wakil presiden, kantor parlemen yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD, Mahkamah Agung (MA) serta kantor Menko.
"Ini yang nanti akan kita prioritaskan pembangunan pertamanya itu adalah kantor presiden, kantor wapres, kantor DPR, MPR, dan DPD, MA, kantor-kantor menko, pemerintahan. Itu yang akan kita utamakan dibangun di KIPP," ungkap Basuki Hadimuljono.
Menteri PUPR mengungkapkan bahwa luas KIPP di IKN Nusantara adalah 6.671 hektare.
Baca juga: Jokowi Beri Bocoran Sosok Pemimpin Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara: dari Kalangan Non-Partai Politik
Baca juga: Resmi Ditandatangani Joko Widodo, Ini 9 Aturan Turunan UU IKN yang Sedang Disusun
Luas tersebut, menurut Menteri PUPR, hampir sama dengan luas area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
"Luas 6.671 hektare mungkin sebesar Jabodetabek," ucap Basuki.
Dalam KIPP seluas 6.671 hektare tersebut, akan ada tiga klaster utama yang dibangun, yakni kawasan inti pemerintahan, kawasan ini pendidikan, dan kawasan inti kesehatan.
"Jadi KIPP ini luasnya ada 6.671 hektare, dibagi tiga kluster, kawasan inti pemerintahan, kawasan inti pendidikan, dan kawasan inti kesehatan," terang Menteri PUPR.
Baca juga: Menurut UU IKN, Presiden Jokowi Harus Tunjuk Kepala Otorita IKN Paling Lambat 15 April 2022
Baca juga: Jokowi Bakal Kemah di Titik Nol IKN Nusantara, Ada Apa dengan Titik Nol? Ini Kata Bappenas
Kemudian, Basuki menjelaskan bahwa kluster di KIPP tidak murni hanya berisi pemerintahan, tetapi juga kawasan campur.
Akan ada kawasan hunian, yakni tempat bermukim yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan.
Selain itu, ada pula kawasan komersial, yakni kawasan pusat perniagaan yang akan berpengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi kota.
"Masing-masing kluster merupakan mix, ada huniannya, ada komersialnya, sehingga diharapkan kota ini bukan kota pemerintahan jadi sepi, mahal nanti," katanya.
lebih lanjut, Basuki mengatakan, pemerintah telah menegaskan bahwa dalam pembangunan IKN, area ruang hijau akan tetap menjadi prioritas.
"Nanti 70 persen harus hijau, 20-30 persen itulah yang hanya bangunan," ujar Basuki Hadimuljono.
(TribunTernate.com/Ron)
