Inilah Alasan Mengapa Indonesia Tak Bisa Kendalikan Harga Minyak Goreng, Padahal Punya BUMN Sawit

TRIBUNTERNATE.COM - Hanya dalam waktu singkat, harga minyak goreng di Indonesia meningkat pesat.

Diketahui pada tahun 2021, harga minyak goreng per liternya berada di kisaran Rp12.000.

Namun sejak awal tahun 2022, harga minyak goreng meroket dua kali lipat di kisaran Rp24.000 per liternya.

Para produsen pun kompak menaikkan harga dengan alasan menyesuaikan dengan harga minyak sawit (CPO) di pasar global.

Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki pasokan sawit melimpah, bahkan tercatat sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia.

Lantas, mengapa negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia justru menjadi negara di mana rakyatnya kesulitan mendapatkan minyak goreng?

Sebenarnya, pemerintah memiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit terintegrasi.

Dengan demikian, perusahaan milik negara memiliki kebun kelapa sawit sendiri yang lengkap dengan pabrik pengolahannya.

Baca juga: Daftar Harga Minyak Goreng di 2 Minimarket Ternama Sabtu, 9 April 2022, dari Sunco hingga Bimoli

Baca juga: Harga dan Stok Minyak Goreng Curah di Jateng Masih Kacau, Ganjar Komitmen Kejar hingga Tuntas

Namun, mengapa pemerintah seperti tak berdaya mengendalikan harga minyak goreng di pasaran lewat perusahaannya? Menteri BUMN Erick Thohir pun membeberkan alasannya.

Erick Thohir menyebut bahwa negara memang memiliki perkebunan kelapa sawit melalui BUMN PT Perkebunan Nusantara atau PTPN Group.

Namun, luas lahannya relatif masih kecil dibandingkan total kepemilikan perusahaan swasta.

Sejauh ini, perkebunan kelapa sawit memang banyak dikuasai pengusaha swasta besar. Bahkan, 6 dari 10 konglomerat terkaya di Indonesia adalah pengusaha kelapa sawit.

Satu orang konglomerat, bahkan memiliki perkebunan kelapa sawit hingga ratusan ribu hektare di atas lahan milik negara yang diberikan melalui skema Hak Guna Usaha (HGU).

Ia menjelaskan bahwa jumlah luasan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai BUMN hanya mencakup sekitar 4 persen saja dari seluruh luas penanaman sawit di seluruh Indonesia.

Bahkan, apabila luasan perkebunan kelapa sawit milik BUMN digabung dengan seluruh kebun sawit milik petani kelapa sawit rakyat, totalnya masih kalah jauh dibandingkan milik para pengusaha swasta.