Tjahjo Kumolo Meninggal, Siapa Sosok yang Tepat Gantikan Posisi Menpan RB? Ini Kata Pengamat

TRIBUNTERNATE.COM - Posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk sementara dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. 

Mahfud MD ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menpan RB ad interim setelah Tjahjo Kumolo meninggal pada Jumat (1/7/2022). 

Dengan begitu ke depan, akan ada figur lain yang menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo sebagai Menpan RB yang juga merupakan politikus PDIP.

Lantas siapa nantinya yang akan menduduki jabatan Menpan RB sepeninggal Tjahjo Kumolo?

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menyoroti sosok yang berpotensi atau berpeluang menggantikan posisi almarhum Tjahjo Kumolo.

Emrus Sihombing meyakini kalau Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto merupakan sosok tepat sebagai pengganti Tjahjo Kumolo.

"Menurut hemat saya, Hasto Kristiyanto orang yang paling tepat di posisi Menpan RB menggantikan posisi Tjahjo Kumolo yang telah meninggalkan kita," kata Emrus Sihombing dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Minggu (3/7/2022).

Emrus Sihombing meyakini hal tersebut, karena melihat kedua sosok itu memiliki latar belakang yang sama sebagai administratur.

Tak hanya itu, pengalamannya yang sama-sama sebagai Sekjen Partai juga diyakini akan mampu menjalankan roda organisasi termasuk di pemerintahan.

"Sebab, kedua sosok ini sama-sama Administratur dan penggerak ulung berjalannya roda organisasi," kata Emrus.

Baca juga: Kursi Menpan/RB Kosong setelah Tjahjo Kumolo Meninggal, Pengamat: Calon Penggantinya dari PDIP

Baca juga: Profil Menpan RB Tjahjo Kumolo yang Meninggal Dunia Hari Ini, Dua Kali Jadi Menteri di Era Jokowi

Jokowi diminta segera cari pengganti Tjahjo Kumolo

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyarankan Presiden Jokowi untuk tidak membiarkan posisi Menpan RB kosong lama sepeninggal Tjahjo Kumolo.

"Hak Pak Jokowi untuk menyegerakan atau menunda satu bulan ke depan. Tapi jangan lebih dari satu bulan," ujar Mardani kepada wartawan, Sabtu (2/7/2022).

Ketua DPP PKS itu menilai kekosongan kursi menteri yang terlalu lama akan berdampak pada kinerja di Kementerian tersebut.

"Satu bulan waktu terlama untuk mengisi kekosongan. Setelah itu akan berpotensi melambat proses perbaikannya," katanya.