Kelapa Bido Morotai Masuk Pengembangan Prioritas Kementerian Pertanian

TRIBUNTERNATE.COM- Kelapa Bido Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, masuk dalam pengembangan prioritas Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal perkebunan.

Kepada Tribunternate.com, Jumat (8/7/2022) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai, Anwar Husen mengatakan

Bido ini merupakan satu jenis kelapa dalam, bukan hasil dari persilangan seperti genja dan kelapa hibrida lainnya

Kelapa Bido ini merupakan kepala dalam yang umur panennya sangat pendek, dua tahun sampai tiga tahun sudah ada buahnya kalau perawatannya baik dan benar

"Bido menjadi prioritas utama untuk kabupaten pulau Morotai, dalam hal ini juga provinsi maluku utara untuk kembangkan kelapa Bido, Kelapa Bido juga masuk dalam prioritas Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan,"katanya.

Anwar mengaku, terkait dengan kelapa Bido kita sudah melakukan pelepasan varietas sejak tahun 2017, dan Pohon Induk Terpilih (PIT) itu kurang lebih 113 pohon yang akan dikembangkan

"Untuk pengembangan Bido kedepan dari jumlah yang ada itu kita bisa maksimalkan untuk perluasan arealnya kurang lebih 75 hektar,"

"Berjalannya waktu terkait dengan pengembangan kelapa Bido ini, kami Dinas Pertanian kabupaten pulau Morotai sudah memverifikasi dan mendeteksi penambahan yang sudah diusulkan di kementerian Pertanian itu sebanyak 296 pohon untuk dijadikan PIT baru,"ujar Anwar.

Bagi Anwar hanya menunggu waktu yang tidak terlalu lama dari Kementrian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan datang memverifikasi dan menetapkan penambahan PIT 296 pohon tersebut.

"Luas penambahan luas area tanam dari 75 hektar kita bisa capai 200 sampai 300 hektar per tahun dalam program penanaman kelapa Bido di kabupaten pulau Morotai, nanti dari Kementerian melakukan verifikasi,"

"Kalau dari 75 hektar itu kita kembangkan sekarang itu adalah 8000 pohon, untuk pembibitan saat ini sudah cukup tinggal,"jelasnya.

Putra asal Tidore kepulauan ini juga mengatakan, sumber pembiayaan melalui APBN

"Sumber pembiayaan dari APBN Provinsi Maluku Utara, melalui Dinas pertanian provinsi maluku utara."pungkasnya mengakhiri.(*)