Jokowi Sebut Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Harus Diputuskan Hati-hati: Menyangkut Hidup Orang Banyak

Luhut pun mengklaim kebijakan kenaikan Pertalite dan Solar ini telah dikalkulasi oleh pemerintah dengan hitungan yang matang.

“Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena kita harga BBM termurah se-kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita,” katanya.

Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum menerima usulan dari pemerintah terkait adanya rencana kenaikan harga BBM jenis Solar dan Pertalite.

“Yang pasti belum ada usulan dari pemerintah untuk kenaikan BBM,” tuturnya pada Minggu (21/8/2022) dikutip dari Tribunnews.

Lebih lanjut, Puan menilai kebijakan kenaikan harga BBM adalah wewenangan eksekutif dan bukan pihak legislatif maupun partai.

Jauh sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga telah mengabarkan adanya potensi kenaikan harga BBM.

Hanya saja terkait harga setelah naik, Bahlil tidak menyebutnya lebih lanjut.

“Rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus kita siap-siap, kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi,” tuturnya.

Bahlil mengatakan beban subsidi diperkirakan mengalami pembengkakan hingga Rp 600 triliun pada akhir tahun 2022 karena lonjakan harga energi di global.

Lonjakan harga tersebut, katanya, tidak bisa dipenuhhi lantaran Indonesia memiliki keterbatasan fiskal di tengah harga rata-rata minyak mentah dunia yang mencapai 105 dolar AS per barel.

Bahlil berharap agar APBN masih dalam kondisi sehat atau mampu menanggung beban biaya fiskal negara.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Suci Bangun DS)

Artikel lain terkait Harga Pertalite

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Isu Naiknya Harga BBM Bersubsidi Mencuat, Jokowi: Harus Diputuskan dengan Hati-hati