HIPPMAMORO Desak Polres Morotai Usut Tuntas Dugaan Oknum Kepsek Setubuhi Muridnya

BP-HIPPMAMORO Maluku Utara mendesak Polres  Kabupaten Pulau Morotai agar mengusut tuntas dugaan dugaan oknum Kepala Sekolah menyetubuhi muridnya

Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Mufrid Tawary
Tribunternate.com
Ilustrasi 

TRIBUNTERNATE.COM - Badan Pengurus Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (BP-HIPPMAMORO) Maluku Utara mendesak Polres  Kabupaten Pulau Morotai agar mengusut tuntas dugaan dugaan oknum Kepala Sekolah (Kepsek) menyetubuhi muridnya.

Desakan itu disampaikan langsung  Ketua Bidang Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) BP-HIPPMAMORO), Andika Ano, Minggu (11/9/2022).

Dia mengatakan, perilaku bejat dilakukan oknum Kepsek tersebut harus diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

Kasus persetubuhan terhadap anak di bawa umur sesungguhnya adalah perbuatan yang telah diatur dan dilarang oleh UU (KUHP) dimana secara tegas menyatakan dalam pasal 287 KUHP pada BAB Kejahatan terhadap kesopanan.

Pelaku juga dijerat dengan Pasal 286 KUHP, kemudian bisa juga dikenakan Pasal 290 ayat (1) KUHP.

"Kami minta Polisi menyelidiki sedetail dan sejujur mungkin menangani kasus ini. Karena bisa saja, perbuatan pelaku dibarengi  menggunakan jabatannya untuk memudahkan ia melakukan perbuatan bejatnya itu,"kata Andika Ano.

Baca juga: Oknum Kepsek di Morotai Diduga Berulang Kali Setubuhi Muridnya, Paling Banyak di Belakang Sekolah

Baca juga: Bila Oknum Kepsek MIS Setubuhi Muridnya Terbukti Bersalah, Maka Akan Dipecat Tidak Dengan Hormat

"Karena jika terbukti  berarti ada indikasi yang bersangkutan pakai jabatannya melakukan perbuatan itu. maka itu berarti bisa Jo (Junto) dengan pasal 52 KUHP sebagai alasan pemberat pidana (legal aggravating circumstances),"sambungnya.

Sementara, Ketua Umum BP-HIPPMAMORO, Iffandi Pina, berharap berharap kasus seperti ini tidak boleh dianggap masalah remeh oleh pihak berwajib lalu dibiarkan begitu saja.

Pihak Polres Morotai dalam penanganan kasus tersebut harus mengedepankan asas "Equality Before the Law" atau semua orang itu sama di mata hukum.

"Siapapun dia dan apapun jabatannya, ketika berurusan dengan hukum harus diperlakukan sama,"ucapnya dengan penuh harap.

Ditegaskannya, bila kasus ini tidak dibijaki dengan sebaik-baiknya, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian akan semakin menghilang.

Harkat dan martabat kelembagaan kepolisian akan di injak-injak. Dan dapat dipastikan dikemudian hari kasus serupa ini akan berulang dan masif terjadi di Morotai.

"Publik hari ini menanti perang penting kalian sebagai Pengayom, jangan buat trust publik itu hilang, dan publik beranggapan Percuma lapor polisi."pintanya.(*)

Sumber: Tribun Ternate
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved