Halmahera Selatan
Warga Desa Awanggoa Desak Inspektorat Halmahera Selatan Audit Dana Desa 2022
Warga Desa Awanggoa mendesak Inspektorat Halmahera Selatan, untuk segera mengaudit Dana Desa 2022.
Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Puluhan warga Desa Awanggoa, Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan kembali menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (9/11/2022).
Unjuk rasa kali ini dilakukan, di depan kantor Inspektorat dan DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara.
Di Kantor Inspektorat, massa mendesak agar Dana Desa Awanggoa Halmahera Selatan 2022, segera diaudit.
Mereka menilai Kades Awanggoa, Sudarmin Soleman tidak transparan dalam proses pencairan Dana Desa tahap II, yang digunakan pelaksanaan sejumlah program fisik.
Baca juga: Dua Hari Diguyur Hujan Lebat, Taman Habibi di Halmahera Selatan Kembali Tergenang Air
Di mana anggaran senilai Rp 200 juta lebih yang dicairkan pada 8 Agustus 2022, namun tidak ada realisasi program fisik tersebut.
"Realitasnya tidak ada sedikitpun yang dilakukan Pemerintah Desa, lalu pertanyaannya dana sebesar itu dikemanakan, "teriak koordonator lapangan, Lutfi Abdulhak.
Panatauan TribunTernate.com, berselang beberapa lama berorasi di depan Kantor Inspektorat.
Massa yang mengatasnamakan, Aliansi Masyarakat Desa Awanggoa Menggugat (AMDAM) itu.
Dipanggil hering oleh pihak Inspektorat Halmahera Selatan. Massa melakukan hering bersama dengan Kepala Inspektorat Asbur Somadayo di ruang rapat.
Kepala Inspektorat Halmahera Selatan, Asbur Somadayo, mengatakan bahwa tuntutan masyrakat.
Akan tetap ditindaklanjuti, dengan melaksanakan audit di tahun 2023.
"Apa yang jadi tuntutan masyarakat Awanggo tadi itu tetap kita tindaklanjuti, tapi tahun depan. Persoalannya saat ini Inspektorat."
"Bersama tim yang ada ini masih fokus menyelesaikan tugas-tugas yang sementara jalan, "ujarnya seusai hering dengan massa aksi.
Meski begitu, Asbur mengaku audit yang dilakukan nanti bukan audit khusus, karena tidak ada aduan resmi yang didukung dengan bukti-bukti jelas.
Menurutnya, massa aksi hanya meminta tindaklanjut bukti temuan audit sebelumnya, dan meminta masalah penyaluran BLT tahun 2022, dan insentif perangkat desa yang saat ini belum disalurkan.
