Halmahera Selatan

Mewakili 4 Cakades Labuha, Warga Desak DPRD Halmahera Selatan, Telusuri Dugaan Kecurangan Pilkades

Mewakili empat Cakades Labuha, puluhan warga desak dan meminta DPRD Halmahera Selatan, telusuri dugaan kecurangan Pilkades.

Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/Nurhidayat Hi Gani
PROTES: Puluhan warga Desa Labuha, Kecamatan Bacan ketika berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Halmahera Selatan, Rabu (23/11/2022). 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Puluhan warga Desa Labuha, Halmahera Selatan gelar unjuk rasa, terkait dugaan kecurangan Pilkades tahap II, Minggu (19/11) lalu.

Unjuk rasa tersebut berlangsung di depan Kantor DPMD dan DPRD Halmahera Selatan, Rabu (23/11/2022).

Mereka mengklaim wakili 4 Cakades Desa Labuha Halmahera Selatan, yakni Muhammad Diman Kadir Yahya nomor urut 1.

Irwan Yusuf nomor urut 3, Sahfin Samad nomor urut 4 dan Safrudin Arif nomor urut 5, yang kalah dalam Pilkades.

Baca juga: Ribuan Personel TNI-Polri Diterjunkan, Kawal Pelaksanaan Sail Tidore 2022

Mendesak kepada panitia kabupaten dan DPRD Halmahera Selatan, agar menulusuri dugaan praktik kecurangan.

Kecurangan ini, berkaitan dengan kemenangan Cakades nomor urut 2, Badi Ismail.

Koordinator lapangan, Sardi M. Darma mengatakan dugaan praktik kecurangan, yang dilakukan panitia Pilkades Desa Labuha.

Diantaranya melalui Data Pemilih Tetap (DPT). Di mana, ada sekitar 700 KTP yang terindikasi tidak ada di dalam KTP.

Indikasi keterlibatan Perangkat Desa Labuha dan ASN, yang dikerahkan untuk mendukung salah satu Cakades.

Kotak suara yang tidak melalui mekanisme pleno rekapitulasi suara, tiba-tiba langsung dibawa panitia.

Ke kediaman Bupati Halmahera Selatan, yang berlokasi di Desa Papaloang.

Serta adanya pengelambungan suara, juga terdapat 67 orang yang masih di bawah umur, ikut coblos saat berlangsungnya Pilkades.

Atas dasar itu, pihaknya menilai, praktik kecurangan Pilkades Labuha berjalan secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Maka dengan ini, kami mendesak agar Pilkades Labuha rahun 2022, harus PSU. Kami juga minta DPRD untuk ambil langkah,"

Halaman
12
Sumber: Tribun Ternate
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved