Paripurna Ranperda APBD 2023, Pemda dan DPRD Morotai Sepakat Rancang Defisit Rp 74 Miliar

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI -  Pemda dan DPRD Kabupten Pulau Morotai menyetujui untuk merancang defisit Rp 74 miliar.

Hal itu disepakati dalam rapat paripurna dengan agenda  pengambilan keputusan sebagai mekanisme persetujuan pengesahan rancangan peraturan daerah tentang  APBD Morotai, tahun anggaran 2023.

Dalam rapat  masing-masing Fraksi DPRD Morotai menyampaikan pandanganya.

Semuanya menyepakati, atas usulan anggaran yang dirancang antara Pemda dan DPRD.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Rusminto Pawane, dan dihadiri 20 anggota DPRD, Forkopimda, Pimpinan SKPD dan tamu undangan lainya.

Berlangsung di ruang aula DPRD Morotai, Desa Darame kecamatan Morotai selatan, Rabu (30/11/2022).

Pj Bupati Kabupten  Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, dalam sambutannya menyampaikan, sebagai tindak lanjut dari persetujuan ini akan disampaikan kepada Gubernur Maluku Utara.

"Dengan amanat perundang-undangan maka Ranperda APBD akan dievaluasi oleh Gubernur Maluku Utara,"ucapnya.

Baca juga: Usai Sail Tidore Pemerintah Kota Tidore Gelar Ratib Taji Besi atau Dabus

Muhammad mengatakan, usai dievaluasi oleh Gubernur Maluku Utara maka akan dikembalikan ke Daerah untuk untuk disempurnakan oleh DPRD dan Pemda Morotai.

"Beberapa aspek yang dilihat, barulah dikembalikan, kemudian disempurnakan oleh Banggar DPRD bersama tim TAPD."katanya.

Sementara ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai Rusminto Pawane, sebelum menutup paripurna mengatakan, berterima kasih kepada Pj Bupati Morotai yang menghadiri paripurna tersebut.

"Kami DPRD sangat berterimakasih kepada Pj Bupati Morotai, karena sudah menghadiri dan menyampaikan sambutannya."ucap Rusminto.

Baca juga: Ada Program Studi Bahasa Inggris dan Matematika untuk Magister di Universitas Terbuka Ternate

Diketuai, dari hasil persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD Pulau Morotai tahun 2023 diantaranya.

Pendapatan Daerah disepakati sebesar Rp 797,2 Miliar lebih, dengan rincian yaitu PAD sebesar Rp 57.7 miliar lebih. kemudian, Pendapatan transfer sebesar Rp. 739.5 Miliar lebih.

Pendapatan transfer tersebut diatas dibagi, Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas DBH sebesar Rp 36 Miliar lebih

Kemudian DAU sebesar Rp. 378.5 Miliar lebih, dan untuk DAK sebesar Rp 243 miliar lebih, dan untuk Dana Desa sebesar Rp 65 miliar lebih.

Untuk Transfer antar daerah berupa pendapatan bagi hasil sebesar Rp 15.8 miliar lebih, dan Belanja Daerah yang disepakati sebesar Rp 838 miliar lebih.

Sementara, untuk belanja operasi sebesar Rp 467 Miliar lebih, atau sebesar 55,78 persen dari total belanja daerah yang terdiri atas belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Kemudian Belanja modal sebesar Rp 253 miliar atau sebesar 30,18 persen dari total belanja daerah yang terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal aset tetap dan lainnya.

Kemudian belanja tak terduga sebesar Rp 5 miliar atau sebesar 0,60 persen dari total belanja daerah.

Dan belanja transfer sebesar Rp 112 Miliar lebih, atau sebesar 13,44 persen dari total belanja daerah yang terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Maka postur anggaran tahun 2023 diatas terdapat selisih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp 41 miliar lebih.

Kemudian terkait pembiayaan, penerimaan pembiayaan Rp 0, selanjutnya pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 33 miliar lebih, sehingga total defisit riil atau Silpa tahun 2023 sebesar Rp 74 miliar lebih.(*)