Dinkes Halmahera Selatan Larang Operasi 7 Dapur MBG karena Belum Kantongi SLHS

Ringkasan Berita:1. Sebanyak 7 dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Halmahera Selatan, Maluku Utara dilarang beroperasi

2. Pasalnya ke 7 dapur tersebut belum mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS)

3. Dinas Kesehatan berkewenangan melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan dan sampel makanan pada setiap dapur MBG di daerah

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Sebanyak 7 dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Halmahera Selatan, Maluku Utara dilarang beroperasi.

Pasalnya ke 7 dapur tersebut belum mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

"Yang tidak memiliki SLHS itu ditutup, itu sudah ada edaran, "ujar Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Selatan Asia Hasyim, Senin (20/4/2026).

Asia menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan berkewenangan melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan dan sampel makanan pada setiap dapur MBG di daerah.

Baca juga: Dugaan Pengkondisian Proyek Jalan di Kastim Halmahera Selatan Dilaporkan ke Polisi, Seret 2 Pejabat

"Kalau pemeriksaan di lapangan dan sampel makanan itu dikirim ke laboratorium terakreditasi dan hasilnya sesuai, itu bisa dikeluarkan SLHS, "jelasnya.

Ia mengungkapkan, jumlah dapur MBG di Halmahera Selatan saat ini tercatat sebanyak 18 unit. 11 telah milik SLHS, dan 7 belum miliki SLHS.

Asia juga mengaku pihaknya kewalahan melakukan pengawasan terhadap standar kelayakan dapur dan produksi makanan akibat terkendala anggaran.

"Belum semua dapur kita jangkau karena keterbatasan anggaran. Tapi yang jelas ada 7 dapur yang belum miliki SLHS, dan itu tidak bisa beroperasi, "tegasnya.

Baca juga: Harga Dexlite di Halmahera Selatan Melonjak, Rp 24.150 per Liter, Penjualan Anjlok Drastis

Sejauh ini, belum ada siswa di Halmahera Selatan yang keracunan massal usai konsumsi menu MBG.

Asia mengaku baru terdapat satu kasus, yakni penemuan ulat pada menu MBG yang didistribusi ke salah satu sekolah di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur.

"Tapi yang ulat itu setelah sudah sampai di sekolah, bukan pada penyajian. Kami juga punya tim pengawasan, tapi tidak rutin turun, "tandasnya. (*)