Pemkot Tidore Dapat Dua Penghargaan Daerah Pengelolaan Keuangan Terbaik 2022
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan meraih dua penghargaan sekaligus dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
Penulis: Faisal Amin | Editor: Mufrid Tawary
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM, TIDORE- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan meraih dua penghargaan sekaligus dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara.
Penghargaan yang diberikan tersebut yaitu penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Pengelola Dana Desa Terbaik Tahun 2022, dan penghargaan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Selama lima kali berturut-turut.
Dua penghargaan itu diterima Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, usai menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023, di Aula Sultan Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Kamis (15/12/2022).
Khusus untuk Kota Tidore Kepulauan, alokasi TKD 2023 sebesar Rp 927,80 Miliar atau naik 8,32 persen.
Selain mendapat penghargaan Pemerintah Daerah Pengelola Dana Desa terbaik dan WTP dari Kanwil DJPb Maluku Utara.
Salah satunya yaitu, desa Balbar Kecamatan Oba Utara, mendapat penghargaan sebagai desa , dengan pengelolaan Dana Desa Terbaik se Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.
Ismail Dukomalamo yang ditemui usai acara tersebut berharap, dengan penghargaan yang diberikan, dapat memotivasi kinerja Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
“Terima kasih Kepala Kantor Perbendaharaan Maluku Utara yang telah memberikan penghargaan kepada Kota Tidore Kepulauan, kita tetap melihat penghargaan ini sebagai motivasi, dan kita tidak bisa puas dengan penghargaan yang diberikan, kita tetap memacu kinerja sehingga kedepan kita meraih penghargaan yang lebih banyak lagi,”tutur Ismail.
Baca juga: Harga Ikan di Kota Tidore Naik Dua Kali Lipat, Ini Penyebabnya
Sementara itu Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba saat memberikan sambutan dalam kesempatan tersebut mengatakan, Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan III tahun 2022 mencapai 24,85 persen.
Pertumbuhan ekonom merupakan yang tertinggi di Indonesia, bahkan di dunia, juga mendapat apresiasi dari Presiden RI.
Gubernur menjelaskan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara adalah sektor belanja pemerintah dan alokasi yang diberikan kepada satuan kerja maupun alokasi transfer dana ke daerah.
“Salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara adalah belanja Pemerintah, hal ini menandakan pentingnya instrumen APBN/APBD dalam mengintervensi kegiatan ekonomi masyarakat, “ucap Gubernur.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto, dalam laporannya menyampaikan.
tahun 2023, alokasi anggaran di Maluku Utara meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Alokasi belanja negara di Provinsi Maluku Utara tahun 2023 l ditetapkan sebesar Rp 16,84 triliun, naik 9,14 persen dibanding tahun 2022, yang terdiri atas pusat belanja pemerintah sebesar Rp 5,02 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 11,82 triliun.
“Alokasi dana APBN sebesar Rp 16,84 triliun ke wilayah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023 ini diharapkan dapat ikut menggerakan kehidupan ekonomi masyarakat,”harap Adnan.(*)
