Akademisi Tanggapi Rencana BPKAD Maluku Utara Soal Sistem E-Tandatangan

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Akademisi Unkhair Ternate, Maluku Utara, Muammil Sunan memberikan tanggapan.

Perencanaan penerapan BPKAD Provinsi Maluku Utara, soal sistem E-Tandatangan serta Troubleshooting.

Dalam penyusunan LKPD tahun 2022, menggunakan aplikasi FMSI.

"Tentunya dengan penerapan tersebut, pelayanan pemerintah khususnya di bidang keuangan."

Baca juga: Abdul Ghani Kasuba Tunjuk Fahmi Alhabsy Ganti Imam Makhdy, Jadi Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara

"Prosesnya bisa lebih mudah dan tidak berbelit-belit, "ungkapnya kepada TribunTernate.com, Kamis (2/3/2023).

Dengan digitalisasi, proses keuangan akan lebih cepat dan mudah, dalam proses pencairan keuangan.

Untuk itu, SDM Keuangan Provinsi perlu diikutkan jaga pelatihan-pelatihan.

Dalam pemanfaatan teknologi ini, sehingga dapat memberikan pelayanan cepat dan akuntabel.

"SDM tentunya harus punya kompetensi, dalam SP2D online dan tandatangan digital, "ujarnya.

Ditanya apakah jika sistem ini diterapkan tahun ini, sejumlah SKPD Pemprov Maluku Utara.

Mampu menerapkannya atau tidak? Dikatakan, sistem ini hanya lebih difokuskan dilingkup BPKAD.

Baca juga: Gegara Kinerja, Gubernur Maluku Utara Ganti 2 Pejabat

"SKPD lain tentunya juga harus paham terkait pelayanan digitalisasi karena sudah masuk di era 4.0, "jelasnya.

Bahkan SDM di BPKAD yang harus benar-benar paham, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lbh mudah dan cepat.

"Secara keseluruhan, harusnya SKPD lain juga bisa menerapkan pelayanan berbasis digital, "pungkasnya. (*)