Anak Istri Kabid Dishub DKI Jakarta Kompak Flexing Kemewahan, Pamer Tas Hermes Harga Rp1,5 M

TRIBUNTERNATE.COM - Gaya hidup mewah dan harta kekayaan bernilai fantastis yang dimiliki sejumlah pejabat negara di Indonesia tengah jadi sorotan.

Satu per satu nama pejabat yang keluarganya doyan flexing alias pamer kemewahan kini terungkap dan jadi perbincangan panas di media sosial.

Terbaru, nama pejabat yang disorot adalah Massdes Arouffy.

Massdes Arouffy adalah Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Ia disorot setelah anak dan istrinya kedapatan suka pamer tas mewah dengan harga fantastis di media sosial.

Gaya hidup mewah keluarga pejabat Pemprov DKI itu pun dikuliti lewat sebuah utas yang dibuat oleh akun Twitter @PartaiSocmed.

Beberapa tangkapan layar dari akun media sosial istri dan anak Massdes saat tengah pamer tas bermerek pun terungkap.

Salah satunya adalah unggahan istri Massdes yang tengah memakai tas mewah yang harganya diduga mencapai miliaran rupiah.

“Jangan terkejut dengan harga tas Hermes Birkin Crocodile yang mencapai 105 ribu dollar alias Rp 1,5 miliar lebih ini. Satu tas ini bisa beli berapa rumahmu?” tulis akun @partaisocmed dikutip Kompas.com, Jumat (31/3/2023).

Tak hanya sang istri, putri Kabid Dishub DKI itu juga kerap memamerkan beberapa koleksi tas mewahnya dari brand ternama, seperti Gucci, Louis Vuitton, Dior, hingga Balenciaga.

"Seperti OKB (orang kaya baru) sebelumnya merek yang tak pernah ketinggalan, Balenciaga," tulis akun twitter itu lagi.

Kado sepatu mewah hingga perlengkapan fotografi berharga puluhan juta pun turut dipamerkan oleh sang anak.

Dalam foto itu terdapat keterangan yang ditulis pengunggah: "Terharu, diam-diam dibeliin binokular sama lensar baru buat magang sama papi,".

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo telah memberikan tanggapan soal keluarga anak buahnya yang diduga doyan "flexing" tersebut.

"Hal ini (flexing) telah kami laporkan dan saat ini akan dilakukan pemeriksaan oleh unsur pengawasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan unsur pembinaan kepegawaian," ucap Syafrin, Jumat.