Pansus Temukan Pendapatan Pemprov Maluku Utara Tahun 2022 Bermasalah

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI-Pendapatan Pemprov Maluku Utara sebesar Rp 3 triliun lebih pada tahun anggaran 2022 diduga bermasalah.

Hal tersebut terkuat dalam rapat lanjutan Pansus LKPJ Gubernur Maluku Utara tahun 2022 dengan pihak BPKAD pada Sabtu (8/4/2023) malam tadi, yang berlangsung di Sekretariat DPRD Maluku Utara di Ternate.

" Anggaran Rp 3 triliun kami temukan ada masalah besar," ucap Ketua Pansus LKPJ Gubernur Maluku Utara tahun 2022, Wahda Z. Imam, kepada Tribunternate.com, Minggu (9/4/2023).

Menurut politisi Gerindra Maluku Utara bahwa ditemukan   adanya ketidak telitian pihak Bappeda menginput data keuangan sejumlah SKPD dengan baik, akhirnya data  dì BPKAD tidak sesuai cukup jauh.

"Kami akan panggil Bappeda kembali dalam rapat berikut, untuk meminta segera perbaiki kembali data-data tersebut," ujarnya.

"Apalagi Bappeda diketahui tak melakukan pendistribusian data secara baik dari keuangan ke dokumen LKPJ 2022 itu," sambungnya.

Baca juga: Berkah Ramadhan, Pelaku UMKM dan Samira Travel Maluku Utara Bagi-bagi Takjil

Lanjut dia, semua persoalan ini berada di Bappeda karena pihak Bappeda yang memproduk dokumen LKPJ Gubernur tahun 2022.

"Hasil konfirmasi pihak BPKD juga akui itu, Bappeda tak input secara baik," jelasnya.

"Selisihnya sangat signifikan sesuai yang termuat dalam dokumen LKPJ itu," sambung dia.

Sementara, Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya tak ingin bicara panjang lebar soal selisih data pendapatan tersebut.

"Soal selisih angka itu nanti Pansus saja yang menjelaskan, supaya terkesan satu pintu,"singkatnya .(*)