Cek Fakta Jadwal CPNS 2023 PDF, Simak Penjelasan dari Kemenpan RB dan Bocoran Dibukanya

TRIBUNTERNATE.COM - Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) selalu mendapat animo yang tinggi di kalangan masyarakat Indonesia.

Sebab, PNS atau aparatur sipil negara (ASN) masih dianggap sebagai profesi idaman dan memiliki jaminan finansial yang stabil hingga masa pensiun.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa sampai saat ini, informasi terbaru rekrutmen CPNS 2023 masih menjadi tanda tanya besar.

Apalagi, sudah beredar jadwal CPNS 2023 PDF.

Meski demikian, perlu Anda ketahui pula bahwa menjelang rekrutmen CPNS 2023 dilaksanakan, informasi bohong (hoax) juga bermunculan di hampir seluruh media sosial.

Untuk itu, Anda harus cerdas dalam memilah informasi mengenai rekrutmen CPNS 2023 ini.

Terlebih, beberapa waktu lalu Kemenpan RB sudah memberi bocoran mengenai rencana dimulainya rekrutmen CPNS 2023 yang akan dibuka untuk umum dengan kuota formasi yang kabarnya akan lebih banyak.

Untuk itu, jika bocoran mengenai kuota formasi CPNS 2023, hingga bocoran jadwal kapan rencana akan dibukanya rekrutmen CPNS 2023.

Tentunya kembali lagi, Anda benar-benar harus teliti sebelum memperoleh informasi mengenai rekrutmen CPNS 2023 ini.

Pada Selasa (14/3/2023), Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, akan diajukan formasi lebih dari 1 juta orang untuk CASN yang meliputi PPPK dan CPNS 2023.

Jumlah usulan formasi CPNS 2023 itu sedang diajukan kepada Kementerian Keuangan.

”Lebih dari satu juta formasi disiapkan untuk CASN tahun 2023. Sekarang diajukan ke Kementerian Keuangan,” ucapnya saat ditemui Kompas.id seusai mengisi acara Konferensi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ke-2 mengenai Demokrasi, Anak Muda, dan Pemilu 2024 di Jakarta.

Lalu, pada Mei akan ditetapkan, kemudian Juni sudah bisa dilanjutkan tahapan selanjutnya, yakni tahapan rekrutmen.

Meski demikian, kata Averrouce, sudah pasti angka CASN yang akan direkrut lebih dari 700.000 orang.

Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN/APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.