Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Halmahera Selatan

Pembentukan Pansus BPRS Menunggu Hasil Rapat Banmus DPRD Halmahera Selatan

Junaidi Abusama merespons desakan publik terkait pembentukan Pansus untuk menelusuri masalah kredit macet di BPRS Saruma Sejahtera.

Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Mufrid Tawary
Tribunternate.com
PARLEMEN: Kantor DPRD Halmahera Selatan di Jl Karet Putih, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan. Wakil Ketua Komisi II Junaidi Abusama mersepons desakan publik soal pembentukan Pansus untuk telusuri masalah kredit macet di BPRS Saruma Sejahtera, Jumat (21/7/2023). 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Wakil Ketua Komisi II DPRD Halmahera Selatan Junaidi Abusama merespons desakan publik terkait pembentukan Pansus untuk menelusuri masalah kredit macet di BPRS Saruma Sejahtera.

Ia menyebut, pembahasan Pansus BPRS akan dilihat dalam agenda rapat badan musyawarah (Banmus) DPRD Halmahera Selatan dalam waktu dekat ini.

“Karena Banmus ini semua anggota (DPRD) akan bersepakat. Jadi nanti kita lihat, apakah ada agenda itu (pembentukan Pansus) atau tidak,” ungkap Junaidi, Jumat (21/7/2023).

Politisi PKB ini mengaku hingga sekarang Komisi II DPRD Halmahera Selatan selaku mitra kerja BPRS, belum memanggil pihak BPRS untuk dimintai penjelasan soal kredit macet yang saat ini sedang diusut jaksa dan polisi.

Baca juga: Jembatan Penghubung Putus, Siswa di Desa Tagono Halmahera Selatan Sulit ke Sekolah

Tetapi Junaidi mengatakan bahwa Komisi II sudah menerima rasionalisasi dari pihak BPRS terkait biaya operasional, pelaksanaan kredit samapi progres jangka panjang dan pendek, sebelum masalah kredit macet mencuat.

“Jadi kalau mereka yakinkan torang (kami DPRD, ya torang plot (anggaran), tidak ada kepentingan lain. Selebihnya torang tara (tidak) tahu, mau diselewengkan di mana (anggaran),” jelasnya.

Meski begitu, tambah dia, BPRS punya masukan keungan ke daerah lebih jelas dibanding perusahaan daerah (Perusda) lainnya.

“Hanya saja ada soal keredit macet dengan jumlah besar yang berpotensi merugikan daerah. Itu yang jadi masalah,” pungkasnya.(*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved