Demi Selamatkan Tunjangan Anggota DPRD Morotai, Item Kegiatan Lain Dipangkas Dahului APBD Perubahan
Demi menyelamatkan tunjangan anggota DPRD Pulau Morotai, sejumlah item pada kegiatan dipangkas mendahului APBD Perubahan 2023
Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Sekretaris DPRD Pulau Morotai, Husen Mony mengatakan.
Ada pergeseran anggaran mendahului APBD Perubahan 2023, yang dilakukan untuk membayar tunjangan 20 anggota DPRD Pulau Morotai.
Meskipun begitu, pada APBD induk 2023, tunjangan ke 20 anggota DPRD Pulau Morotai itu.
Hanya dianggarkan lima bulan saja, terhitung Januari sampai dengan Mei 2023.
Baca juga: Ini Komentar Sekretaris DPRD Morotai Soal Temuan Perjalanan
Sehingga diambil dari sejumlah item kegiatan, yang digeser mendahului APBD Perubahan 2023.
"Hak-hak DPRD sampai bulan Juli masih tetap dibayar, memang awalnya kan hanya dibayarkan lima bulan saja."
"Jadi bulan Juni dan Juli anggarannya tidak ada, tapi setelah di usulkan."
"Pergeseran mendahului perubahan, sehingga kita sudah bayar sampai Juli, "katanya, Kamis (27/7/2023).
Hanya saja, Item kegiatan mana yang dipangkas, dirinya tidak bisa menyebut.
"Dilakukan pergeseran mendahului perubahan itu, hanya untuk tunjangan DPRD saja."
"Tidak untuk kegiatan yang lain, dan itu hanya untuk di Juni dan Juli saja, "ujarnya.
Sementara, untuk tunjangan Agustus sampai Desember 2023, akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2023.
"Lima bulan terakhir itu nanti didorong ke APBD Perubahan 2023 lagi, "cetusnya.
Baca juga: Pemkab Morotai Dapat Kucuran Dana Kementerian untuk Pengembangan Pariwisata
Seraya menyampaikan, dalam sebulan, anggota DPRD Pulau Morotai terima gaji dan tunjangan puluhan juta.
Untuk unsur pimpinan, diangka Rp 30 juta, sementara anggota kurang lebih Rp 20 juta.
Di mana puluhan juta tersebut, di dalam ada tunjangan transportasi, perumahan dan komunikasi. (*)
Pengawasan Lapas Ternate Disorot Buntut Terungkapnya Peredaran Narkoba |
![]() |
---|
Inspektorat Maluku Utara Warning Pejabat yang Diduga Terlibat dalam Kecurangan Seleksi PPPK |
![]() |
---|
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Minta Hasil Audit PPPK Dieksekusi, 31 Peserta Terancam Gugur |
![]() |
---|
Kakanwil Kemenkum Maluku Utara Apresiasi Kesepakatan Damai Polemik Royalti Mie Gacoan dan LMK |
![]() |
---|
Ranperda Pelestarian Bahasa Daerah Halmahera Timur Diharmonisasi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.