Di Morotai, Ada Oknum PNS Minta Uang Rokok ke Peserta PPPK, Pj Bupati: Jangan Ada Lagi

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Pj Bupati Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali mewanti-wanti ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD)untuk tidak lagi mengulangi kesalahan.

Pasalnya pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebelumnya, terdapat oknum-oknum BKD Pulau Morotai nakal.

Yang meminta uang rokok saat sejumlah peserta PPPK Pulau Morotai, melakukan pemberkasan.

"Jangan bantu lagi seperti dulu. Input data saja pakai uang rokok, jadi jangan lagi BKD lakukan, "tegasnya.

Baca juga: Gubernur Maluku Utata Terima SE Menpan- RB Terbaru, Isinya Dua Tahun Menjabat Bisa Dimutasi

Saat memimpin Apel Kedisiplinan di kantor Pemerintah Terpadu Pulau Morotai, Senin (2/10/2023).

Dikatakannya, dari kuota 798 itu sudah dibagi untuk 82 persen khusus, sehingga ia minta tak lagi ada yang melakukan pungutan saat pemberkasan.

"Itu artinya apa, 82 persen kita sudah pisah. Jadi jangan coba-coba kompensasi pake uang, hati-hati jangan ada calo-calo, "cetusnya dengan tegas.

Ia pun meminta kepada peserta PPPK agar jangan terbawa dengan rayuan oknum-oknum, tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Halmahera Timur Jadi Tuan Rumah Pesparawi di Maluku Utara Tahun 2024, Bupati Sambut Baik

"Kelulusan ada pada kemampuan masing-masing, nanti diinfokan lagi ke teman-teman PPPK, "pintanya.

Diketahui, kuota PPPK Pulau Morotai berjumlah 798 orang, terdiri dari Tenaga Guru 230 orang, Tenaga Kesehatan 482 orang, dan Tenaga Teknis 86 orang.

Dan dari jumlah itu, 82 persen untuk jalur khusus dan 20 persen untuk jalur umum. (*)