Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pulau Morotai

Pemerintah Pusat Beri Insentif Fiskal Ke Pemda Morotai Rp 12,3 Miliar

Sejumlah daerah di Indonesia menerima insentif Fiskal kinerja dari pemerintah pusat, salah satunya Pemda Kabupaten Pulau Morotai,

Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Mufrid Tawary
Tribunternate.com
PJ Bupati Muhammad Umar Ali saat menerima Penghargaan yang diserahkan langsung oleh wakil Presiden RI, Maruf Amin, di Rapat Koordinasi percepatan penurunan stunting tahun 2023, berlangsung di Istana wakil Presiden pada Kamis (6/10/2023). 

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Sejumlah daerah di Indonesia menerima insentif Fiskal kinerja dari pemerintah pusat, salah satunya Pemda Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.

Pemda Morotai dapat  insentif Fiskal kinerja sebesar Rp 12,3 Miliar, atas capaian positif dalam kinerja penurunan stunting dan kinerja pengguna produk dalam negeri

Selain itu, Pemda Morotai juga meraih penghargaan sebagai anugerah 10 kabupaten kota terbaik dalam pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh wakil Presiden RI, Maruf Amin, di Rapat Koordinasi percepatan penurunan stunting tahun 2023, berlangsung di Istana wakil Presiden pada Kamis (6/10/2023) kemarin.

Dalam sambutannya Wapres Ma'ruf Amin menegaskan, kepada semua pejabat Gubernur, Bupati, Walikota, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan.

"Sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan nanti,"tegasnya.

Suasana rapat Koordinasi percepatan penurunan stunting tahun 2023, di hadiri langsung oleh Wapres RI Ma'ruf Amin dan seluruh kepala Daerah Se Indonesia, berlangsung di Istana wakil Presiden pada Kamis (6/10/2023) kemarin
Suasana rapat Koordinasi percepatan penurunan stunting tahun 2023, di hadiri langsung oleh Wapres RI Ma'ruf Amin dan seluruh kepala Daerah Se Indonesia, berlangsung di Istana wakil Presiden pada Kamis (6/10/2023) kemarin (Tribunternate.com)

Dikatakannya terlepas dari tren penurunan stunting, dalam 4 tahun terakhir ini, dirinya mendapat laporan masih ada intervensi yang harus ditingkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaannya.

"Pada intervensi spesifik misalnya, masih diperlukan peningkatan kapasitas kader dan petugas kesehatan untuk penggunaan alat pemantauan status gizi di posyandu, dan perangkat USG di Puskesmas sehingga pemantauan status gizi bisa dilakukan secara cepat dan dan akurat,"tandasnya.(*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved