10 Poin Rekomendasi Makassar untuk Disabilitas, ASEAN Jadi Episentrum Pertumbuhan Inklusivitas

TRIBUNTERNATE.COM, MAKASSAR-Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025, menghasilkan 10 poin rekomendasi.

Rekomendasi Makassar ini bertujuan memperkuat komitmen dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

Sekaligus mewujudkan inklusivitas serta mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas.

Rekomendasi disampaikan setelah para peserta anggota negara ASEAN yang dipimpin Indonesia merumuskan draf rekomendasi pada Selasa-Kamis (10-12/10/2023).

Forum yang dihadiri sekitar 200 peserta ini merupakan salah satu rangkaian KTT ASEAN di bawah keketuaan Indonesia.

Selain anggota negara ASEAN, hadir pula peserta dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, serta dari Sekretariat ASEAN, berbagai organisasi penyandang disabilitas.

Para peserta bersama-sama merumuskan strategi inovatif untuk mewujudkan inklusivitas sosial-regional.

Pemberdayaan penyandang disabilitas, serta memperkuat jalinan kemitraan.

Forum berharap agar ASEAN menjadi episentrum perumbuhan inklusivitas yang berkelanjutan.

Setelah dua hari merumuskan, akhirnya dihasilkan 10 rekomendasi atau disebut Rekomendasi Makassar.

Rekomendasi tersebut dibacakan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), Eka Pratama.

Pertama, mempercepat implementasi ASEAN Enabling Masterplan 2025 dengan pengarusutamaan hak penyandang disabilitas dalam kerja sama ASEAN.

Kedua, mendukung lebih lanjut tinjauan dan laporan implementasi ASEAN Enabling Masterpan 2025 dengan menyertakan partisipasi penyandang disabilitas," kata Eka Pratama.

Ketiga, memastikan pembangunan inklusif disabilitas sebagai bagian mendasar dari Visi Komunitas ASEAN 2045.

Keempat mendorong Mitra Wicara ASEAN untuk mengarusutamakan pemberdayaan dan hak-hak penyandang disabilitas melalui kerja sama dengan ASEAN, termasuk dalam menyediakan infrastruktur inklusif disabilitas.

Kelima, memberikan kebijakan kesejahteraan sosial dan pembangunan yang lebih inovatif untuk memberdayakan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas," sambungnya.

Keenam, meningkatkan upaya bersama untuk memastikan partisipasi dan akses yang setara bagi penyandang disabilitas dalam layanan publik serta menghilangkan hambatan stigma dan diskriminasi seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan.

Ketujuh, memperkuat upaya untuk menyediakan data disabilitas yang lebih baik dan inklusif.

Delapan, memperkuat akses terhadap teknologi pendukung berdasarkan kebutuhan yang sesuai untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan inklusif, intervensi kesehatan, lapangan kerja dan kewirausahaan," katanya.

Kesembilan, memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai penyandang disabilitas dan hak-hak mereka, serta melawan persepsi negatif, dan mendorong rasa saling menghormati dan memahami.

Sepuluh, mendorong sektor usaha untuk berkomitmen dalam mempromosikan dan menerapkan model bisnis dan rantai nilai yang inklusif disabilitas, serta mendukung akses yang lebih baik bagi penyandang disabilitas terhadap pekerjaan, termasuk sebagai wirausaha.

Selain menyampaikan 10 rekomendasi, para peserta dari negara ASEAN juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Sosial, atas penyelenggaraan Forum Tingkat Tinggi ASEAN.