4 Nama Dikabarkan Jadi Figur Pengganti Mendiang Usman Sidik di Pilkada Halmahera Selatan 2024

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN- Jelang pemilihan Kepala Daerah  (Pilkada) serentak tahun 2024 mendatang.

Sejumlah nama-nama di Halmahera Selatan digadang-gadang maju yaitu,  Bahrain Kasuba, Iswan Hasyim, Bassam Kasuba, Umar Hi Soleman, Rusihan Jafar dan Walid Sukur.

Bukan itu saja Ketua IKA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Maluku Utara Asmar Bani, Rusdi Somadayo, politikus PKB Muslim Hi Rakib serta  istri mendiang Usman Sidik, Eka Dahliani Abusama juga diisukan maju meneruskan mendiang Usman Sidik.

Empat nama itu, santer diisukan masuk dalam daftar figur Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.

Ketua LPP DPC PKB Halmahera Selatan Safri Talib mengatakan internal PKB belum ada pembahasan figur untuk Pilkada 2024, termasuk empat nama tersebut.

Menurut dia, nama Asmar Bani, Rusdi Somadayo, Muslim Hi Rakib dan Eka Dahliani Abusama yang masuk daftar figur PKB, hanyalah wacana.

"Untuk PKB, torang (kami) belum bicara (figur di Pilkada). Nama-nama itu hanya wacana dari luar," ujar Safri, Minggu (26/11/2023).

Baca juga: Herdi dan Fadel Menang Sengketa Pilkades, Plt Bupati Halmahera Selatan Diminta Segera Lantik

Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan ini pun mengaku PKB bakal membahas sosok figur yang diusung jadi Calon Bupati, setelah pelaksanaan Pileg dan Pilpres.

"Saat ini kita fokus Pileg dan Pilpres. Jadi untuk figur di Pilkada, kita tunggu setelah momentum ini (Pemilu 2024)," tandasnya.

Sebelumnya, Safri menegaskan PKB tetap menjagokan Usman Sidik di Pilkada 2024.

Penegasan ini, disampaikan sebelum Usman Sidik tutup usia pada Minggu (5/11/2023) lalu.

"Untuk di Pilkada Halmahera Selatan, PKB tentunya tetap mendorong Pak Usman Sidik, sebagai calon Bupati di periode yang kedua. Itu sudah final," kata Safri, Kamis (20/10/2023).

Kemudian untuk sosok yang akan mendampingi Usman Sidik, menurut Safri saat itu, dikembalikan kepada Usman yang merupakan Wabendum DPP PKB.

"Kalau untuk wakil, kita kembalikan ke Pak Usman sendiri yang menentukan. Dan tentunya dikembalikan ke DPP, untuk memberikan pertimbangan," jelasnya. (*)