Kata Menkominfo Soal Dugaan 204 Juta Data DPT Pemilu 2024 Bocor: Data Biasa, Ga Ada yang Signifikan

TRIBUNTERNATE.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menanggapi soal dugaan kebocoran ratusan juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU RI).

Jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, muncul kabar 204 juta data DPT Pemilu 2024 milik KPU RI bocor setelah diretas.

Dugaan kebocoran data itu pertama kali mencuat setelah diunggah akun Jimbo, Senin (27/11/2023).

Menurut Budi, 204 juta data DPT Pemilu 2024 milik KPU RI yang diduga bocor itu hanyalah data biasa.

"Sudah diperiksa. Itu kan cuma data DPT. Itu cuma data biasa. (KPU) sudah bilang enggak ada sesuatu yang signifikan. DPT itu. Semua partai politik pun pasti dapat data itu," kata Budi ketika ditemui di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Kamis (30/11/2023).

"Isinya nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, domisili. Terus apa? Data itu terus hebohnya di mana?" imbuhnya.

Pria yang juga Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) itu memandang, data DPT lumrah dimiliki oleh 18 partai politik dan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Lantas, Budi beberapa kali mempertanyakan di mana letak kerahasiaan DPT itu.

Padahal, data tersebut berisikan nama, tempat & tanggal lahir, domisili, serta jenis kelamin pemilih.

Menurut dia, data seperti domisili atau alamat pemilih itu bukanlah sesuatu yang rahasia. Ia menilai ada suatu hal yang lebih rahasia dibanding itu.

"Semua orang tahu alamat kita. Iya kan? Kan bukan rahasia. Kalau rahasia tuh istri berapa, pacar berapa, rekening berapa. Itu rahasia berat," ujar Budi.

Sebagai informasi, informasi kebocoran data milik KPU awalnya diketahui dari akun Jimbo di situs peretasan BreachForums yang diduga didapat dari situs KPU pada Senin (27/11/2023) sekira pukul 09.21 WIB.

Akun ini menampilkan beberapa tangkapan layar dari situs pengecekan DPT, https://cekdptonline.kpu.go.id/.

Data yang dibobol diklaim berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat.

Dalam unggahan itu, "Jimbo" juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.

Penjahat siber ini menjual data tersebut dengan harga 2BTC atau US$74 ribu (Rp1,14 miliar).

Baca juga: Usulan Format Baru UEFA Europa Conference League: Tim Gurem Bisa Tantang Raksasa Macam Real Madrid

Baca juga: Dua Keuntungan Jika Diangkat PPPK 2023 Guru, Kapan Pengumuman Hasil Tes Seleksi Kompetensinya?

Baca juga: Mengenal Afirmasi dalam Seleksi PPPK 2023, Ketentuan dan Aturan Penambahan Nilai bagi Pelamar

Diselidiki Bareskrim

Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri mengusut dugaan kebocoran data pemilih tetap (DPT) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang viral belakangan ini.

Kebocoran data itu diketahui setelah pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melalukan patroli.

"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil Patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Bachtiar saat dihubungi, Rabu (29/11).

Ia menyebut temuan dugaan kebocoran data itu juga diselidiki oleh Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

Selain itu, Adi Vivid mengatakan koordinasi juga terus dilakukan penyidik dengan KPU soal temuan tersebut.

"Saat ini Team CSIRT sedang berkordinasi langsung dengan KPU untuk berkordinasi sekaligus melakukan penyelidikan," pungkasnya.

Baca juga: Mahfud MD, KPU, Cak Imin Tanggapi Dugaan Kebocoran Data 204 Juta Pemilih Pemilu 2024: Teledor

Bukan kali ini saja

Bukan sekali ini saja KPU dihantam dugaan kebocoran data. Pada era hype Bjorka, 2022, 105 juta data KPU juga diduga dibocorkan.

Berdasarkan penyelidikan saat itu, kebocoran data diklaim bukan berasal dari penyelenggara pemilu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 tidak hanya berada pada pusat data KPU.

Hasyim mengungkapkan ihwal data DPT juga dipegang oleh partai politik peserta pemilu dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Data DPT Pemilu 2024, dalam bentuk softcopy, tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut," jelas Hasyim.

"Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," sambungnya. Saat ini tim dari KPU beserta Gugus

Tugas yang terdiri atas BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Kemenkominfo sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data itu.

Hasyim Asy'ari mengatakan tim KPU dan gugus tugas yang terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kriminal Siber Polri, dan Kemenkominfo tengah bekerja menelusuri kebenaran kebocoran data pemilih tetap Pemilu 2024 tersebut.

"Tim KPU dan Gugus Tugas (BSSN, Cybercrime Polri, BIN dan Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan tersebut," kata Hasyim.

Motif Ekonomi

Menkominfo RI, Budi Arie Setiadi menyebutkan, terduga pelaku yang membobol dan menjual data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga dilatarbelakangi motif ekonomi.

Menurutnya, pihaknya sedang berkomunikasi dengan aparat penegak hukum, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga KPU untuk mencari pelaku pelaku pembobolan data DPT KPU tersebut.

Namun, kata dia, biasanya penjualan data pribadi tersebut tidak terlepas dari motif ekonomi. Sebab, memang biasanya data itu bisa dijual dengan harga yang mahal.

"Ini motifnya sih ekonomi, dalam pengertian jualan data. Kan data sekarang mahal harganya iya kan, gitu," kata Budi.

Budi menuturkan bahwasanya pelaku harus tetap diproses hukum apapun alasannya. Baginya, pelaku telah melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

"Kan sudah jelas, lembaganya harus bertanggungjawab. Nah pelaku pencurian atau pemanfaatan data tidak sah ini, ya harus diproses secara hukum," katanya.

Tanggapan TKN Prabowo-Gibran

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meminta KPU segera membenahi buntut kasus data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 diduga bocor dan dijual ilegal di internet.

Wakil Komandan Alpha Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Herman Khaeron, menyebut kasus tersebut harus segera dibenahi agar hasil Pemilu 2024 nantinya legitimate. Oleh sebab itu, kasus ini harus disikapi dengan secepatnya.

"Pemilu itu demokratis Pemilu itu harus adil harus jujur harus rahasia gitu ya tentu hasilnya harus legitimate, legitimate bagaimana? Ya harus seluruh instrumen yang ingin menjadi penyelenggaraan pemilu ya harus betul-betul legitimate gitu ya jangan ada hal-hal yang menyaksikan masyarakat," kata Herman.

Tidak hanya KPU, kata Herman, Bawaslu hingga DKPP juga diminta turun tangan menyoroti kasus kebocoran data tersebut.

Namun, TKN mengaku engga berspekulasi dan mengambil kesimpulan kebocoran data tersebut.

"Kami tidak ingin cepat mengambil kesimpulan lah karena semuanya itu kan serba mungkin terjadi data bank aja bisa bocor KTP elektronik bisa bocor kemudian banyak hal yang bisa diretas gitu ya," katanya.

Oleh karena itu, Herman meminta KPU juga bisa memperkuat sistem pengamanan data pemilih. Dengan begitu, nantinya data pemilih bisa lolos daei ancaman kebocoran ataupun pembobolan.

"Bagaimana memperkuat sistem ini? ya mari kita sama-sama jangan saling curiga mencurigai jangan saling kemudian mengambil kesimpulan lebih awal. kita justru mencari tahu kenapa ini terjadi dan apa pembenahan yang harus dilakukan ke depan," katanya.

"Apakah memungkinkan misalkan sistem elektronik vote elektronik ke depan dilakukan? Apakah nanti tidak riskan kalau e-rekap dilakukan dari Kecamatan ke Kabupaten misalkan? Ini kan harus didiskusikan bersama toh juga ini adalah menjadi kepentingan kita bersama," sambungnya
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 204 Juta Data DPT Pemilu 2024 Diduga Bocor, Menkominfo: Cuma Data Biasa