DPRD Sebut Pergeseran Anggaran APBD Perubahan Maluku Utara 2023 Belum Terlaksana

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pergeseran anggaran APBD Perubahan Pemprov Maluku Utara tahun 2023.

Yang saat ini memakai sistem keuangan Pergub, rupanya belum terlaksana secara menyeluruh.

Kepada TribunTernate.com, Ketua Komisi II DPRD Maluku Utara, Ishak Naser mengatakan.

Secara kenyataan, pihaknya temukan dari beberapa OPD sesuai Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Baca juga: Kejari Ternate Lakukan Pemusnahan Barang Bukti, Perkara Narkoba Hingga Minyak Tawon Palsu

Seperti beberapa pagu anggaran yang belum disesuaikan, atau dilakukan pergeseran.

"Itu artinya pergeseran belum diinput atau sudah ada pergeseran, namun OPD itu tak dapat masuk dalam skema pergeseran, "ucapnya, Kamis (7/12/2023) usai melakukan rapat evaluasi anggaran dengan sejumlah OPD.

Menurutnya, bahkan ada salah satu OPD yang suda menginput data ke keuangan.

Dan sudah naik sebesar Rp 10 miliar, namun saat di kroscek ke SPJ, belum ada.

"Terkait hal ini, kami akan lakukan kroscek langsung ke BPKAD Maluku Utara."

"Apalagi BPKAD dan Bappeda sering buat masalah, dalam penyusunan anggaran, "ujarnya.

Lanjutnya, jika kedepan proses keuangan Pemprov Maluku Utara belum juga membaik.

Maka pihaknya menginginkan ada evaluasi kinerja, yang dilakukan ke BPKAD dan Bappeda.

"Maka dari ini, kami tekankan tunggakan gaji Nakes, guru honorer daerah, TTP."

"Dan hutang ke pihak ketiga tahun 2023 harus diselesaikan."

"Karena tahun depan, kami menginginkan untuk tidak ada utang-utang lagi, "pintanya.

Ditambahkan, seperti utang pekerjaan barang jasa dan belanja modal yang sudah tender.

Baca juga: Kemendagri Terima 3 Nama Calon Pj Gubernur Maluku Utara

Bahkan pekerjaan di lapangan sudah 100 persen, maka harus jadi prioritas dibayarkan tahun ini.

"Prioritas lainnya seperti pekerjaan yang telah mengambil uang muka duluan."

"Tetapi pekerjaan sudah 100 persen, kemudian masih menjadi utang, "pungkasnya. (*)