Update OTT KPK di Maluku Utara, Sebanyak 18 Orang Diamankan, Ditemukan Uang

TRIBUNTERNATE.COM, JAKARTA-Sebanyak 18 orang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (18/12/2023).

Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, dan pihak swasta turut diamankan dalam operasi itu.

Dalam operasi itu, tim Penyidik KPK turut mengamankan sejumlah uang.

OTT KLK ini dilakukan di Maluku Utara dan Jakarta. Dugaan awal terkait dugaan suap jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa.

KPK sampai saat ini belum mengungkapkan jumlah uang yang diamankan terkait kegiatan tangkap tangan tersebut.

“Ada ditemukan uang sebagai bukti yang jumlahnya masih terus dikonfirmasi kepada para pihak yang ditangkap,” kata Juru Bicara Kelembagaan KPK, Ali Fikri, Selasa (19/12/2023) malam.

Hingga Selasa, tim penindakan KPK terus bergerak membawa pihak-pihak yang diamankan terkait tangkap tangan untuk diperiksa di Jakarta.

Tiga pejabat yang dibawa ke markas KPK adalah Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Malut, Imran Yakub. Kemudian, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Daud Ismail; dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Ridwan Arsan.

Tim KPK juga turut membawa satu salah staf di Dinas PUPR ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

“Para pihak tersebut yang ditangkap di Ternate Maluku Utara,” kata Ali Fikri.

Sementara itu, tim KPK secara simultan menangkap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba di sebuah hotel di daerah Jakarta Selatan.

"Tempat penangkapan di antaranya di sebuah hotel di Jakarta Selatan," ujar Ali.

Meskipun ditangkap di Jakarta, rumah jabatan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate digeledah KPK pada Senin lalu.

Namun demikian, KPK belum mengungkapkan apa saja yang disita dari upaya penggeledahan tersebut.

Selain kediaman Gubernur Maluku Utara, penyidik dan penyelidik KPK menggeledah sejumlah lokasi lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.