Soal Asesmen Pejabat di Morotai, Ini Keterangan Tim Asesor dari BPSDM Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Tiga pejabat yang ikut seleksi asesmen Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), di lingkup Pemkab Morotai akan dinilai langsung oleh tim asesor dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Maluku Utara (Malut), yakni, Najemiah M Amin, Sadek Arbi, dan Amon Tude.

Di mana penilaian jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) itu berlangsung selama dua hari, bertempat di aula kantor Pemerintahan Terpadu Morotai, Jumat (23/2/2024).

Kepada Tribuntermate.com, salah satu Tim asesor dari BPSDM Malut yakni, Najemiah M Amin, mengatakan, ada sembilan standar kompetensi yang akan diujikan.

Yaitu, Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengembangan keputusan, dan perekat Bangsa.

Dengan tujuannya kata dia, pelaksanaan seleksi itu, guna meletakkan atau memotret kompetensi dalam jabatan JPTP, dengan target kompetensi dalam kegiatan pemetaan kompetensi, maka diharuskan adanya sasaran yang dipetakan selama kegiatan berlangsung.

"Maka itu dengan kehadiran kami disini untuk menyeleksi Material, sedang untuk teknisnya itu dari Pansel, jadi ketiga pejabat ini kita berikan pembelajaran atau penilaian Phsykometri, ada dua yaitu, TAT MC Clelland dan DISC,"katanya.

"Karena kenapa? untuk melihat, memotret bagaimana ketahanan bekerja, bagaimana fisiknya nanti saat bekerja, karena sewaktu-waktu pak Bupati atau sekda mengizinkan mereka bekerja di luar dari jam kerja, apakah mereka siap atau tidak nah ini yang kemudian kita nilai itu, karena jadi kepala dinas PUPR itu berat sebab kerja di lapangan,"sambungnya.

Sementara, Sadek Arbi, juga mejelaskan, bahwa, tujuan melakukan asesmen ini adalah untuk memotret soft koempensi yang memiliki bobot penilaian sebanyak-banyak mungkin.

Baca juga: Pj Bupati Morotai Buka Asesmen Jabatan Kepala Dinas PUPR, Tiga Pejabat ini yang ikut Seleksi

Karena lanjutnya, untuk melengkapi apa yang menjadi Asesmen itu, diberikan  penilaian itu hanya 25 persen soft kompetensinya, nanti dilengkapi oleh pansel dan juga rekam jejak untuk melihat siapa figur yang menjadi kepala dinas itu.

"Konstruksinya sesuai Permenpan 15 terkait dengan seleksi jabatan ini, jadi penilaian ini akan kami sampaikan ke Pansel kabupaten untuk ditindaklanjuti ke Pusat nantinya,"cetusnya.

Perihal sam juga diutarakan oleh salah satu tim  asesor atas nama, Amon Tude, menurutnya, terkait dengan pelaksanaan ini, yang sedianya dua kepala dinas yakni dinas PUPR dan Pariwisata.

Namun pertama didahulukan PUPR karena, kata dia, pariwisata itu kuotanya belum tercukupi, sementara untuk PUPR itu kuotanya tercukupi yakni 3 orang pejabat yang ikut."Pariwisata hanya satu, itu artinya secara aturan tidak bisa, sebagaimana disyaratkan satu dinas minimal tiga, sebagaimana komitmen pak bupati harus dilaksanakan asesmen ini, makannya PUPR didahulukan ini,"katanya.

"Khususnya kami sebagai Asesor, kami melaksanakan satu bagian dari tahapan proses yaitu seleksi kompetensi, ini berpedoman pada Permenpan 15 tahun 2017, kemudian Permenpan 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi, dan metode kami gunakan ialah asesmen Center,"pungkasnya mengakhiri.(*)