Menpan RB Serahkan 1197 Formasi CASN untuk Pemkab Morotai Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Pj Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, Muhammad Umar Ali menerima Persetujuan Prinsip Kebutuhan ASN tahun 2024 sebanyak 1197 Formasi.

Kuota CASN 2024 ini diterima saat Pj Bupati menghadiri Rapat Koordinasi, dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2024.

Di lingkungan Instansi Pemerintah yang di adakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024).

Menteri PAN RB selaku tuan rumah Rakor menyampaikan bahwa, rekrutmen ASN kali ini sangat penting dengan prioritas pemenuhan.

Baca juga: Morotai United Masuk Liga 3 Nasional, 79 Tim Ini Akan Jadi Saingannya

Pada talenta digital, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta SDM ASN untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bahwa Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB, telah menetapkan sebanyak 1.289.824 kebutuhan ASN nasional tahun 2024.

Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk 75 kementerian/lembaga sebanyak 427.850, dan 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174.

Sesuai Persetujuan Prinsip yang diserahkan Menteri Pan-RB kepada Pj Bupati pada hari ini, Morotai memperoleh kuota ASN sebanyak 1197 orang.

Yang terdiri dari CPNS Tenaga Kesehatan 150, Tenaga Teknis 10, total 160. Sedangkan PPPK Guru 161, Tenaga Kesehatan 376, tenaga teknis 500, total 1037.

Pj Bupati melalui Kabag Humas Pemkab Pulau Morotai, Ailan Gurage mengatakan pihaknya akan merinci kebutuhan sesuai dengan petunjuk yang tertera pada Permenpan RB Nomor 137 tahun 2024, tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN Tahun 2024.

"Kami secepatnya akan melakukan langkah-langkah teknis, untuk menyampaikan kebutuhan ASN ini kepada Kemenpan dan Kepala BKN."

Baca juga: Seleksi PPPK Morotai Maluku Utara Tahun 2024 Difokuskan untuk Formasi Guru

"Melalui layanan elektronik yang disediakan sesuai dengan petunjuk yang disusun oleh BKN, "katanya.

Sembari menegaskan Pemkab Pulau Morotai tidak memungut biaya apapun tekait rekrutmen CASN.

"Jika ada oknum yang mengatasnamakan Pemda yang menjanjikan kelulusan, segera laporkan ke Aparat Penegak Hukum, "pintanya. (*)