Wali Kota Tidore Maluku Utara Ikut Rakornas Pengawasan Intern BPKP 2024

TRIBUNTERNATE.COM, TIDORE - Wali Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Capt Ali Ibrahim mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pengawasan Intern tahun 2024, yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Capt Ali Ibrahim mengikuti rapat tersebut melalui Zoom Meeting di Nooris Guest House Malang, Rabu (22/5/2024).

Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2024 ini juga diikuti oleh Staf Ahli Wali Kota Tidore Kepulauan Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Abdul Hakim Adjam.

Pada Rakornas tersebut, Presiden Jokowi mengatakan, tuntutan masyarakat kepada pemerintah saat ini sangat tinggi.

Baca juga: KNPI Sinergi Of Harmoni Ajak Warga Sukseskan HUT ke 21 Kabupaten Halmahera Timur Maluku Utara

Oleh karena itu, pembangunan harus dirasakan nyata oleh masyarakat.

Presiden meminta BPKP agara fokus pada manfaat pembangunan bukan penyimpangan.

Karena ke depan tantangan juga semakin berat, tuntutan masyarakat juga semakin tinggi.

"Ke depan kita tahu tantangan akan makin berat, program dan belanja pemerintah akan semakin besar."

"Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, ada apa dikit viralkan, ada apa dikit viralkan, ke depan makin banyak tuntutan masyarakat, "kata Presiden.

Diakhir sambutannya, Presiden mengatakan, tugas BPKP seperti rambu untuk mengingatkan jika ada penyimpangan dalam pembangunan.

Sementara, Ketua BPKP Muhammas Yusuf Ateh, mengatakan, lembaganya akan mengawal penuntasan pembangunan jangka menengah untuk kesinambungan pembangungan.

Rakornas pengawasan internal ini dilaksanakan untuk mengordinasikan pengawasan, agar efektif mengawasi pembangunan 2024 tersisa.

Baca juga: Aaron Ramsdale Harus Segera Cari Kejelasan Nasib di Arsenal, Gary Neville: Ketuk Pintu Kantor Arteta

BPKP mencatat sepanjang tahun 2020 hingga yriwulan pertama pengawasan BPKP telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68T.

"Selain penyelamatan keuangan tersebut, terdapat juga Penghematan belanja negara senilai Rp192,93T."

"Serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75T, Kami tidak hanya memantau aktifitas keuangan, tapi efektifitas pembangunan, "tutur Yusuf. (*)