Pemkab Halmahera Tengah Maluku Utara Diminta Evaluasi Keuangan Perusda dan Pengelolaan Dana BOS

TRIBUNTERNATE.COM, WEDA - Fraksi PDIP meminta Pemkab Halmahera Tengah, Maluku Utara evaluasi pelaksanaan Dana BOS di masing-masing sekolah dan pemeriksaan internal penggunaan anggaran tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Halmahera Tengah, Asrul Alting dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan Atas Lertanggung Jawaban APBD 2023, Sabtu (6/7/2024).

"Saya sampaikan ya Pak Bupati, Pemkab Halmahera Tengah harus evaluasi pengelola dan penggunaan dana BOS, "pintanya.

Selain itu, Fraksi PDIP juga memberikan apresissi atas raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ke 6.

Baca juga: Fraksi Golkar Minta Pemkab Halmahera Tengah Tindaklanjut 3 Temuan BPK Maluku Utara

"Kami harap bukan sekedar penghargaan atas kewajaran hasil pemeriksaan, tetapi harus disertai dengan pengelolaan keuangan daerah yang optimal, "pintanya.

Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRD Halmahera Tengah, Hairudin Amir menyampaikan, Pemkab Halmahera Tengah evaluasi kinerja serta laporan keuangan Perusahan Umum Daerah (Perusda) Fafogoru Maju Bersama.

Baca juga: Cegah Stunting, Dinas Kesehatan Taliabu Muku Utara Sosialisasi Proyek Warung Sehati

"Pengelolaan keuangan Perusda Fafogoru Maju Bersama harus dievaluasi, sehingga tidak terjadi permasalahan seperti status BUMD PT Halyora Faisayang, "tegasnya.

Namun berbeda dengan pandangan Ketua Fraksi Hanura DPRD Halmahera Tengah, Zulkifli Alting yang hanya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah.

"Kami Fraksi Hanura memberikan apresiasi kepada Pj Bupati Halmahera Tengah, Ikram M Sangadji, "tandasnya singkat. (*)