Sherly Laos Evaluasi Birokrasi, Dua Plt Kepala Dinas Pemprov Malut Diganti

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mulai melakukan perombakan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan mengganti dua pelaksana tugas (Plt) kepala dinas usai evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Informasi yang diperoleh TribunTernate.com menyebutkan, dua pejabat yang resmi diganti per 29 Mei 2026 yakni Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Fauji Momole, serta Plt Kepala Dinas Pertanian, Anwar Husen. Hingga kini, nama pejabat pengganti keduanya belum diumumkan secara resmi.

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen Gubernur Sherly Laos dalam melakukan penataan birokrasi dan evaluasi kinerja OPD yang sebelumnya telah disampaikan pada akhir Mei 2026.

Baca juga: Pemprov Malut Target Tambah Bantuan Sapi Kurban Jadi 150 Ekor di Tahun Depan

Selain pergantian dua pimpinan OPD, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga melakukan evaluasi terhadap sedikitnya 15 OPD yang masih dipimpin pejabat berstatus Plt maupun pelaksana harian (Plh).

Beberapa OPD yang masuk dalam daftar evaluasi di antaranya Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Biro Administrasi Pimpinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, hingga Dinas Perhubungan.

Evaluasi juga dilakukan terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Sekretariat DPRD, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pergantian dua pejabat eselon II yang berstatus Plt tersebut.

“Iya, hari ini Plt Kepala BKD akan menghadap Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melaporkan pergantian dua pejabat tersebut,” ujar Samsuddin kepada TribunTernate.com, Jumat (29/5/2026) di Ternate.

Sementara itu, Plt Kepala BKD Maluku Utara, Zulkifli Bian, mengatakan evaluasi dilakukan karena sebagian besar pejabat Plt telah menjabat dalam waktu cukup lama, mulai dari enam bulan hingga satu tahun.

“Ibu Gubernur sudah melakukan evaluasi terhadap pimpinan OPD yang berstatus Plt. Dalam evaluasi ini beliau memberikan catatan khusus kepada OPD strategis dan krusial yang berkaitan langsung dengan visi dan misinya,” kata Zulkifli.

Menurutnya, perhatian khusus diberikan kepada OPD yang berhubungan langsung dengan program prioritas pemerintahan Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.

“OPD yang berkaitan dengan program prioritas daerah tentu menjadi perhatian utama agar target pembangunan dan pelayanan publik bisa berjalan maksimal,” pungkasnya. (*)