Kakanwil Kemenkumham Malut Minta Jajaran Siapkan Diri Penilaian Akhir KemenPANRB untuk Raih WBK

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto meminta seluruh jajaran agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Hal tersebut sebagai bentuk komitmen tinggi yang terus digelorakan jajaran Kanwil Kemenkumham Malut, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

"Hasil penilaian TPI (tim penilai internal) dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Kanwil Kemenkumham Malut lulus penilaian TPI dan masuk ke tahapan akhir ke TPN (tim penilai nasional) dalam hal ini KemenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), "ujar Purwanto saat menggelar rapat bersama para Pimti, Pejabat Administrasi dan jajaran, bertempat di Kanwil, Selasa (23/7/2024).

Purwanto meminta seluruh jajaran khususnya tergabung dalam Tim Kerja ZI WBK/WBBK Kanwil Kemenkumham Malut untuk dapat mempersiapkan diri dalam penilaian akhir penentuan raihan predikat WBK.

Baca juga: Korban Banjir di Halmahera Tengah Maluku Utara Mulai Terserang Penyakit, Didominasi Anak-anak

"Semoga kerja keras, cerdas, dan ikhlas jajaran dalam pembangunan ZI, dapat terbayarkan dengan raihan predikat WBK tahun 2024 dari KemenPANRB, "harap Purwanto.

Baca juga: Tenang, Andrey Santos Tetap Jadi Masa Depan Chelsea, meski Harus Balik Strasbourg setelah Pramusim

Meski begitu, ia menekankan bahwa esensi dari pembangunan ZI bukan sekadar capaian predikat, namun lebih dari perubahan budaya kerja dan pola pikir yang mengarah pada dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat dan penerima manfaat layanan.

Senada dengan Purwanto, Kepala Divisi Administrasi Slamet Pramoedji menyampaikan kesiapan Tim Kerja agar lebih optimal dalam impelementasi area perubahan baik manajemen perubahan, tata laksana, penguatan SDM, peningkatan kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik.

Dari aspek pelayanan publik dan integritas tata kelola organisasi, ditandai dengan hasil survei yang melibatkan masyarakat dan pegawai. Sehingga hal itu diharapkan dapat menjadi masukan dalam penguatan pembangunan ZI di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut. (*)