Pemkot Tidore Maluku Utara Gelar Orientasi PPPK tahun 2024, Ini Tujuannya 

TRIBUNTERNATE.COM,TIDORE- 216 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 Kota Tidore Kepulauan mengikuti orientasi, Selasa (22/10/2024).

Orientasi yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan itu dibuka oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembanguan Taher Husain.

Taher Husain mengatakan, pelaksanaan orientasi PPPK merupakan hal penting yang wajib diikuti PPPK, seperti Pelatihan Dasar atau Prajabatan bagi PNS.

Sehingga, ini juga langkah konkrit Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan melalui unit teknis penyelenggara pemerintah urusan Bidang kepegawaian dan Bidang Pengembangan SDM Aparatur.

Baca juga: PT ASDP Ternate Maluku Utara Terus Benahi Pembelian Tiket Berbasis Online

Dalam menindaklanjuti Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PPPK.

“Kepada seluruh peserta agar mengikuti dan merespon kewajiban saudara sebagai peserta Orientasi, baik yang diarahkan oleh Lembaga Administrasi Negara maupun BKPSDM Kota Tidore Kepulauan, sehingga keikutsertaan kalian dinyatakan berhasil," jelasnya.

Walaupun ini adalah kegiatan orientasi PPPK perdana di Kota Tidore Kepulauan, namun ia meyakini kemampuan peserta dapat menyelesaikan tugas orientasi dengan hasil yang memuaskan.

Taher menambahkan, di era pemerintahan sekarang ini, harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pegawai sangatlah besar, sehingga diharapkan PPPK tetap profesionalisme.

Baca juga: Pemprov Maluku Utara Dorong Tata Kelola Data Berkualitas untuk Pembangunan

“PPPK dituntut memperkokoh kerja yang solid dan sinergis, lebih inovatif, kreatif dan responsif terhadap berbagai keadaan," katanya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Tidore Kepulauan Rusdy Thamrin mengatakan, orientasi PPPK merupakan suatu kewajiban setiap instansi Pemerintah.

“Sehingga pada tahun 2024 BKPSDM Kota Tidore melaksanakan kegiatan orientasi bagi 216 PPPK Guru formasi Tahun 2020, 2021 dan 2022 sehingga bisa mendapatkan sertifikat kelulusan dari lembaga administrasi negara RI.” Kata Rusdy.(*)