Mulai Tahun Depan, Guru Honorer Dapat Bantuan Transfer Tunai

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Pemerintah berencana memberikan bantuan penghasilan tambahan kepada guru non-ASN alias guru honorer, khususnya yang belum tersertifikasi.

Menurut Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berencana memberikan bantuan transfer tunai (melalui rekening) di 2025.

Mengingat guru honorer tanpa sertifikasi, tidak bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Tunjangan sertifikasi guru merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru, yang memiliki sertifikat pendidik sebagai pengakuan atas kompetensi dan kinerja profesionalnya.

Baca juga: Profil Ikram M Sangadji, Mantan Pj Bupati Halmahera Tengah yang Unggul di Pilkada 2024

"Pemerintah sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN. Yang belum terserfitikasi akan diberikan bantuan cash transfer," ucap Prabowo dalam Peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome yang juga disiarkan secara live, dikutip pada Jumat (29/11/2024).

Ia bilang, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) sedang menghitung dan mencari nama-nama dan alamat daftar guru non-ASN yang berhak menerima manfaat itu.

Prabowo mengungkapkan, saat ada ada 249.623 guru yang pendidikannya belum mencapai sarjana.

Sehingga pemerintah juga akan membantu menyekolahkan para guru terpilih tersebut hingga jenjang S1 maupun D4.

"Secara bertahap di 2025 para guru itu akan diberi bantuan pendidikan untuk lanjutkan studi D4 dan S1, "ungkap mantan Danjen Kopassus ini.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan bahwa anggaran APBN 2025 untuk alokasi pendidikan adalah yang tertinggi sepanjang sejarah republik Indonesia.

"Kami yang menerima mandat dari rakyat, yang berada bersama saya dalam Kabinet Merah Putih kami menempatkan pendidikan nomor 1 dalam APBN kita," ucap Prabowo.

"Tidak tanggung-tanggung, saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia, alokasi pendidikan dalam APBN 2025 tertinggi dalam sejarah," ujarnya.

Mengutip laman Kementerian Keuangan, anggaran prioritas yang diusung dalam APBN 2025 di era pemerintahan Prabowo bertujuan mendorong tercapainya agenda pembangunan. Alokasi prioritas tersebut mencakup sektor pendidikan sebesar Rp 724,3 triliun.

Kenaikan dana anggaran pendidikan juga disebabkan karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga masuk dalam alokasi pendidikan.

Alokasi anggaran APBN untuk pendidikan ini lebih tinggi dibandingkan perlindungan sosial Rp 504,7 triliun, infrastruktur Rp 400,3 triliun, kesehatan Rp 197,8 triliun, ketahanan pangan Rp 139,4 triliun, serta hukum dan hankam Rp 375,9 triliun.