Kunjungi BPJS Kesehatan Ternate, Disnakertrans Taliabu Komitmen Dukung Program JKN

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE- BPJS Kesehatan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam peningkatan pelayanan dan keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Salah satu bentuk nyata kolaborasi tersebut dengan menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupatan Kepulauan Taliabu yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan pengawasan keberlangsungan Program JKN.

Komitmen tersebut diperkuat dengan kunjungan kerja Kepala Disnakertrans Pulau Taliabu, Gafaruddin ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Ternate pada Senin (11/11/2024) yang membahas rencana kerjasama dan penandatanganan perjanjian kerjasama.

Baca juga: Kunker ke BPJS Kesehatan Ternate, Program JKN di Malut Jadi Fokus Anggota DPD RI Hasby Yusuf

“Disnakertrans merupakan salah satu dinas pemerintah yang berperan penting dalam keberlangsungan Program JKN di Indonesia. Bersama dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, Disnakertrans memiliki peran perluasan kepesertaan dan peningkatan kepatuhan dalam penyelenggaraan Program JKN, khususnya segmentasi badan usaha atau PPU BU”, ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Meryta O. Rondonuwu.

Sinergi BPJS Kesehatan dan Disnakertrans setempat dalam peningkatan kepatuhan badan usaha merupakan hal yang penting dalam menunjang keberlangsungan Program JKN.

Meryta menjelaskan, badan usaha bertanggung jawab mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh badan usaha atau perusahaan.

Hal tersebut diharapkan pekerja mendapatkan kepastian dan perlindungan, baik segi kesehatan maupun ekonomi. Dan pekerja lebih fokus bekerja tanpa khawatir ketika jatuh sakit, karena telah dijamin oleh BPJS Kesehatan.

“Pada dasarnya, Program JKN ini diharapkan memberikan kepastian dalam kesehatan dan ekonomi, tidak hanya kepada para pekerja namun juga badan usaha, karena dengan kepastian tersebut dapat meningkatkan produktifitas perusahaan tersebut," tuturnya.

"Contohnya apabila pekerja sakit, pekerja dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan dan segera ditangani, jadinya perusahaan tidak perlu takut akan hilangnya produktivitas akibat pekerja yang sakit.” sambung Meryta.

Namun kendala yang dihadapi saat ini, masih terdapat badan usaha yang masih bandel dan belum mendaftarkan seluruh pegawai sesuai dengan keadaan aslinya.

Meryta berharap, kerjasama dan sinergi dengan Disnakertrans dapat membantu dalam menangani masalah tersebut.

Dalam kegiatan pertemuan tersebut, Gafaruddin berkomitmen bersama dengan BPJS Kesehatan dan instansi lainnya akan berusaha dalam melakukan pengakan kepatuhan tersebut.

Baca juga: GENTING di Haltim, Pemda dan Swasta Bersinergi Cegah Stunting

“Mayoritas badan usaha yang terdaftar di wilayah Pulau Taliabu merupakan badan usaha yang skalanya mulai dari mikro kecil hingga sedang dan dari berbagai sektor, mulai bidang transportasi dan perkapalan, perikanan, konstruksi dan usaha lainnya,"ujarnya.

"Dari berbagai badan usaha yang terdaftar, masih terdapat badan usaha yang memang belum patuh dalam pendafataran para pekerjanya. Hal ini disebabkan belum adanya pemasukan atau masih menunggu proyek masuk, bahkan ada badan usaha yang memang belum mendaftarkan pekerjanya secara sengaja.” kata Gafaruddin.

Salah satu cara yang dilakukan dalam mengatasi permalasahan tersebut dengan memberikan sanksi administratif kepada badan usaha yang bersangkutan, namun memilih sosialisasi dan pemanggilan badan usaha yang belum patuh bersama BPJS Kesehatan dan Kejaksaan.

“Diharapkan sosialisasi tersebut kita mengedukasi badan usaha sebagai pemberi kerja untuk menjalankan kewajibannya dalam melindungi dan mendaftarkan pekerjanya," tandasnya. (*)